Menjaga Asa Indonesia di Dewan Keamanan PBB
- Puspen TNI
VIVA.co.id – Indonesia kembali mencalonkan diri menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2019-2020.
Berdasarkan catatan, setidaknya Indonesia sudah tiga kali menjadi anggota tidak tetap. Yaitu, masa Presiden Soeharto 1973-1974 dan 1995-1996, serta era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2007-2008.
Tiga kali terpilih menunjukkan pengakuan masyarakat internasional terhadap peran Indonesia dalam menciptakan keamanan dan perdamaian di tingkat kawasan maupun global.
Selama ini DK PBB 'hanya' beranggotakan 15 negara, di mana lima di antaranya adalah anggota tetap yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, China, dan Prancis. Sementara itu, yang sepuluh adalah anggota tidak tetap yang dipilih setiap tahun, dan keanggotaannya diberikan selama dua tahun.
Untuk dapat terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB dibutuhkan dua pertiga suara dari keseluruhan 193 negara anggota PBB yang memiliki hak pilih.
Dalam visinya, Indonesia ingin mewujudkan pengiriman 4.000 personel pasukan keamanan perdamaian (peacekeepers) pada 2019. Hal ini menjadi wajar lantaran Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang pasukan perdamaian terbesar, yaitu di peringkat 11.
Bahkan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, sampai harus melakukan rapat terbatas (ratas) dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto terkait strategi kampanye agar Indonesia masuk menjadi anggota tidak tetap untuk kali keempatnya.
"Jika rangkaian secara langsung tidak. Tetapi kita konsisten mengenai kontribusi kita," kata Retno di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Senin, 5 Desember 2016.
Personel TNI bersama pasukan perdamaian dari negara lain di bawah PBB (dokumen/istimewa).
Kontribusi Indonesia dalam pasukan perdamaian PBB menjadi salah satu yang terbesar. Dengan kontribusi ini, Indonesia ingin mempunyai posisi strategis dalam kancah internasional.
"Dan kontribusi yang sudah kita lakukan, tidak salah kalau kita kapitalisasi untuk dijadikan pendukung atau aset di dalam perjuangan untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB," tuturnya.
Retno menambahkan, bila membicarakan aset diplomasi dalam hal ini pasukan perdamaian PBB, maka kontribusi Indonesia di dalam misi perdamaian dunia menjadi salah satu aset yang sangat kuat.
"Isu toleransi, pluralisme, modernisme itu 'DNA' kita. Tapi 'DNA' itu tak banyak dimiliki negara lain," kata mantan Duta Besar RI untuk Belanda ini.