AS Membangkang, Israel Meradang

Kabinet Israel telah menyatakan tekad untuk bereaksi dengan mencaplok secara penuh wilayah-wilayah pemukiman, yang termasuk wilayah Palestina. Namun demikian, keputusan “luar biasa” AS ini patut pula diacungi jempol. Tindakan ini menjadi kado pahit bagi Israel dari Obama yang sebentar lagi lengser.

Sikap Indonesia

AS punya alasan khusus mengapa tidak mendukung Israel dari tekanan Resolusi DK PBB kali ini. Menurut Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power, resolusi itu mencerminkan fakta di lapangan bahwa jumlah permukiman Israel telah meningkat.

”Masalah pemukiman yang sudah jauh lebih buruk, bahwa itu mengancam solusi dua-negara,” katanya, seperti dikutip situs Reuters. Sikap tambeng Obama ini pernah diutarakan oleh Guru Besar Politik dari Lake Forest College, Chicago, AS, Ghada Hashem Talhami.

Ia pernah bilang, dunia internasional memiliki harapan besar terhadap Presiden Obama untuk menekan Israel di Palestina. Meski diakui harapan itu mungkin saja sirna.

"Obama dianggap bisa menentukan sikap yang berbeda terhadap Israel. Setidaknya membatalkan pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan. Masih ada waktu bagi pemerintahan Obama untuk bertindak 'sedikit berani' terhadap Israel sebelum masa jabatannya berakhir," ungkapnya, dikutip situs Sputniknews.

Tak ayal, Netanyahu pun dalam waktu akan mencari perlindungan dari Presiden AS terpilih, Donald Trump. Selama kampanye Trump selalu menunjukkan 'itikad baik' kepada Netanyahu, termasuk mendukung Yerusalem sebagai ibu kota Israel menggantikan Tel Aviv. Dalam cuitannya di akun Twitter, Trump mengaku sedih dengan hasil Resolusi DK PBB tersebut.

"PBB memiliki potensi besar. Tapi sekarang mereka (PBB) hanyalah sebuah klub tempat orang-orang berkumpul, bercengkerama dan menyia-nyiakan waktu. Sedih saya jadinya!" ujar Trump. Tak cuma itu saja, taipan properti New York itu juga dirayu agar mau memberikan paket bantuan militer kepada Israel sebesar US$38 miliar.

Hasil resolusi ini tentu disambut positif oleh Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri sangat mengapresiasi dukungan mayoritas negara anggota DK PBB tanpa adanya veto.

Hal ini menunjukkan keberhasilan dan kepemimpinan DK PBB dalam menjalankan mandat, sesuai Piagam PBB untuk perdamaian dan keamanan internasional. Terlebih, komitmen untuk mendorong penyelesaian konflik Palestina dan Israel dapat direalisasi.