Pemilih Ganda, Antara Hoax dan Modus Berulang

Berikutnya, modus berulang>>>

Modus berulang

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, sudah mendengar rumor e-KTP ganda yang viral di media sosial itu. Ia meminta semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada 2017, waspada akan beredarnya e-KTP palsu jelang pemungutan suara pada 15 Februari nanti.

Tjahjo menegaskan, foto e-KTP yang beredar dan menjadi perbincangan tersebut palsu dan bukan milik oknum dengan data diri yang bersangkutan. Data itu milik orang lain, hanya ditempel foto orang yang sama.

"Info tim monitoring Pilkada Kemendagri dari Ditjen Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) menjelaskan bahwa ketiga foto tadi palsu, karena menggunakan data milik orang lain," kata Tjahjo dalam pesan singkatnya, Minggu 5 Februari 2017.

Tjahjo yang juga mantan Sekjen PDI Perjuangan ini menganggap, isu identitas ganda ini merupakan modus yang biasa terjadi saat pilkada. Umumnya, saat muncul pasangan calon kepala daerah perseorangan untuk memanipulasi dukungan. "Ini untuk kejar jumlah dukungan," ujarnya.
 
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrulloh juga menegaskan, e-KTP yang beredar di media sosial tersebut palsu. Zudan, bahkan menyebut isu ini sengaja dihembuskan, agar memicu polemik jelang hari pencoblosan.

"Ini bukan KTP ganda, tetapi pemalsuan," kata Zudan dalam keterangan persnya, Minggu 5 Februari 2017.

Zudan memberikan tips, guna memastikan keaslian suatu e-KTP. Hal yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Setelah itu, dilanjutkan konsolidasi dengan dinas Dukcapil setempat. Tidak butuh waktu lama, Dukcapil setempat akan segera memberikan klarifikasi.

"Dalam dua menit, langsung terjawab semua. Kalau pilkada, orang memang cari dukungan dengan modus seperti ini, dan ini bukanlah produk Dukcapil," ujar dia.

Dukcapil Kemendagri ,kata Zudan, sudah berkordinasi dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), terkait kesiapan Kemendagri mengantisipasi hal tersebut. Ia pun berharap, KPU bisa gunakan card reader untuk mendeteksi penyalahgunaan data KTP elektronik. "Bisa gunakan Pilkada DKI ini sebagai pilot project," ujar Zudan.