Sistem Ganjil Genap di Jalur Mudik, Apa Bisa?

Antrean Tol Cipali di musim mudik 2016.
Sumber :
  • ANTARA/Dedhez Anggara

VIVA.co.id – Rencana penerapan lalu lintas ganjil genap di jalur mudik tahun ini digulirkan pemerintah. Sistem itu telah diterapkan secara rutin di Jakarta di jalan-jalan protokol selama jam sibuk, dan hasilnya masih jauh dari harapan untuk mengatasi kemacetan, karena memang dipandang sebagai solusi temporer.

Apa pun langkah pemerintah untuk meredam kemacetan parah patut dihargai. Namun, menerapkan sistem ganji genap di jalur mudik nanti bisa mengundang risiko besar dan tampak tidak populer bagi para pemudik.

Maka, kajian mendalam oleh pemerintah dengan seluruh pihak terkait soal sistem ini telah berlangsung sejak awal bulan ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan skenario itu ada untung dan ruginya untuk semua pihak.

Secara garis besar dia menjabarkan, keuntungannya skenario ini bisa membatasi jumlah kendaraan di ruas tol yang menjadi jalur arus mudik. Maka, kepadatan kendaraan tidak terjadi lagi seperti pada tahun lalu.

Sementara itu,  kerugiannya, masyarakat yang hanya punya satu mobil dan waktu singkat akan mengalami kesulitan mengatur perjalanan. Atau pilihannya tidak menggunakan kendaraan pribadi.

"Susah juga kalau sosialisasi tidak maksimal, nanti kalau mereka tiba-tiba tidak bisa jalan bagaimana? Jadi kita akan diskusikan," kata Budi.

Sementara itu, Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mendukung rencana tersebut. Namun dia mengakui memang membutuhkan koordinasi dan kajian yang matang untuk dapat mengimplementasikannya di lapangan. 

Kerja sama semua pihak termasuk para pemudik juga ditegaskan sangat menentukan kesuksesan skenario ini. 

"Kita sekalian ingin mendisiplinkan bangsa kita sendiri. Merencanakan empat hari (hari kerja) kan, jadi bisa. Yang sekarang lagi kita pikirkan, semoga Mei (keputusannya) bisa final," kata Luhut.

Selanjutnya...Apa Tantangannya?

Apa Tantangannya? 

Penerapan sistem ganjil genap di jalur mudik tidak seperti membalikkan telapak tangan. Pemerintah harus menguras otak dan tenaga untuk memastikan aturan ini berjalan sesuai harapan. 

Menurut kajian dari Masyarakat Transportasi Indonesia, ada sejumlah tantangan yang harus diantisipasi.

Tantangan tersebut antara lain, perjalanan mudik bukanlah perjalanan yang rutin dilakukan. Pola lalu lintas tidak mudah dibaca, sehingga penanganannya pun harus benar-benar tetap. Kemudian, otoritas terkait akan sulit menetapkan waktu yang tepat untuk pelaksanaannya.

Dalam hal ini, Pengamat Transportasi dari MTI, Djoko Setijowarno, meminta pelaksanaan skenario ini harus bisa fleksibel. Dalam arti, implementasinya harus mengikuti kondisi di lapangan. 

"Dilaksanakan saja, tapi harus dinamis. Artinya jangan memaksakan jika ada kepadatan di ruas tertentu," ujarnya kepada VIVA.co.id, Rabu 10 Mei 2017.

Tantangan selanjutnya, menurut kajian tersebut, adalah kemacetan di jalur alternatif non ganjil genap. Di mana pada jalan nasional juga dilewati oleh sepeda motor. Selanjutnya, penegakan hukum juga menjadi tantangan tersendiri. Apalagi penerapannya di jalan tol dilakukan secara manual. 

Selain itu, dengan kebijakan ini ada potensi pengguna kendaraan pribadi mensiasatinya dengan mengelabui petugas, misalnya menggunakan plat nomor palsu. Potensi ini harus dipikirkan secara matang oleh penegak hukum

Bagi Djoko, koordinasi merupakan salah satu kunci utama keberhasilan aturan ini. Khususnya antara penegak hukum, pengelola jalan tol dan pemerintah daerah.

"Jangan seperti dulu, ketika padat di dalam tol tidak ada jalan alternatif keluar, sehingga menumpuk di tengah," tambahnya. 

Hal senada diungkapkan Sudaryatmo dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Bagi dia, kemungkinan kebijakan ini hanya bisa diterapkan di jalan tol yang memiliki akses mudah juga ke jalur alternatif non-tol.

"Masalahnya, sekarang masih banyak jalan tol yang tidak memiliki jalur alternatif untuk kendaraan yang akan diatur tidak boleh melintasi jalan tol," ujarnya.

Dia pun menegaskan, pemerintah juga harus memastikan moda angkutan massal bisa memadai saat musim mudik lebaran. Sehingga bisa menjadi alternatif bagi masyarakat. 

Pangkas Kepadatan Jalan Tol

Badan Pengelola Jalan Tol menegaskan, infrastruktur untuk mengimplementasikan skenario ini telah siap. Namun, otoritas terkait lainnya harus berkomitmen menjalankan skenario ini sesuai yang ditetapkan. 

Menurut Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna kepada VIVA.co.id,  Rabu 10 Mei 2017, harus bisa dipastikan pembatasan kendaraan dengan plat nomor tertentu konsisten dilakukan mulai dari hulu. 

"Isunya lebih ke pelaksanaan bagaimana membatasi di pintu-pintu masuknya," ujarnya. 

Menurut Herry, berdasarkan kajian pihaknya, skenario ini sangat efektif mengurai kemacetan di ruas-ruas tol jalur mudik lebaran. 

"Infrastruktur siap. Penerapan ini lebih bagaimana mengurangi beban lalu lintas. Porsinya berkurang. Secara teoritis itu bisa 50 persen," kata Herry. (ren)