PSSI Ingkari Janji kepada FIFA

VIVA – PSSI mendapat kepercayaan dari FIFA untuk menjalankan proyek percobaan, yakni Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (NDRC). Tujuannya adalah menyelesaikan sengketa dan masalah dalam sepakbola.

Dalam pembentukan NDRC, selain PSSI dilibatkan pula Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI). Ada satu sengketa yang kemudian melahirkan keputusan, yaitu tunggakan gaji pemain yang dilakukan oleh PSPS Riau.

Tuntutan para pemain PSPS itu kemudian dimenangkan oleh NDRC. Putusannya PSPS tidak boleh mendatangkan pemain sebelum melunasi kewajibannya.

"PSPS itu sudah dihukum. Pelanggarannya banyak, kalau tidak salah ada 22 pemain yang sudah mengajukan laporan dan dimenangkan, serta dalam putusannya itu jangka waktu 45 hari, PSPS dari pemberitahuan belum juga membayar, maka dikenakan hukuman tambahan tidak boleh mendaftarkan pemain selama tiga periode kompetisi," ujar kuasa hukum APPI, Riza Hufaida.

Riza yang juga masuk dalam jajaran perumus NDRC mengatakan, jika merujuk kontrak para pemain PSPS musim lalu, rerata mereka cuma satu tahun. Artinya, untuk musim ini seharusnya mereka tak punya pemain.

Kenyataan berkata lain, PSPS punya skuad lengkap. Mereka bahkan sudah memainkan pertandingan pekan pertama Liga 2 2020 yang digulirkan akhir pekan lalu.

Keanehan inilah yang kemudian membuat APPI tergerak untuk melakukan pelaporan kepada FIFA. Mereka menganggap PSSI dan PSPS telah melanggar keputusan NDRC.

"Kami sedang dalam proses laporan ke FIFA. Ini sangat penting dan pelanggarannya sangat serius. Jadi, sebenarnya ini bukan lagi urusan kami (APPI), ini sudah tanggung jawab PSSI," ujar Riza.

"Pertanyaannya itu sekarang ke PSSI. Kenapa sistemnya dibuka dan memperbolehkan PSPS mendaftarkan pemain dan bahkan bermain sampai sekarang," imbuhnya.

Hingga sekarang, ada lima klub Liga 2 2020 yang belum melunasi tunggakan gaji pemainnya. Selain PSPS, ada pula Kalteng Putra, Mitra Kukar, Perserang Serang, dan PSMS Medan.

Kondisi itu yang menyebabkan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) hingga sekarang belum menerbitkan rekomendasi penyelenggaraan Liga 2 2020. Akan tetapi, sikap tegas tersebut seperti tidak didukung oleh Menpora Zainudin Amali.

Karena Amali hadir langsung dalam pembukaan Liga 2 musim ini di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu 14 Maret 2020. Padahal, kementeriannya adalah atasan langsung dari BOPI.

Ibarat nasi yang sudah menjadi bubur. BOPI akhirnya cuma bisa mengeluarkan imbauan susulan. Mereka berharap, penghentian sementara kompetisi menyusul adanya wabah virus corona bisa dimanfaatkan oleh klub untuk melakukan pelunasan tunggakan gaji.

"Khusus bagi Liga 2 tahun 2020 Indonesia, BOPI berharap PT Liga Indonesia Baru selaku operator Liga, mempergunakan waktu penundaan kegiatan liga ini untuk menyelesaikan masalah penunggakan gaji klub peserta Liga 2 tahun 2020 kepada para pemain," tulis rilis resmi BOPI.

Dari semua kejadian ini, PSSI adalah pihak yang paling disorot. Mengapa mereka bisa-bisanya tetap mengikutsertakan tim-tim bermasalah ke Liga 2 musim ini.

Jika saja laporan APPI kepada FIFA disambut dengan positif. Bukan tidak mungkin sanksi tegas akan dijatuhkan oleh otoritas tertinggi sepakbola dunia tersebut.

"PSSI ini seperti mencoreng muka sendiri. Ini putusan dari badan yang merupakan proyeknya FIFA, pilot project FIFA. Kok, berani-beraninya PSSI sudah melecehkan proyeknya FIFA. Pastinya PSSI atau klubnya bakal kena hukuman. FIFA pasti punya mekanismenya sendiri," kata Riza.