Policy-Seeking Ala Bahlil Lahadalia

Salah satu komponen dasar dari political marketing adalah political goals, dan  the political product. Political marketing bukan hanya bicara tentang aktor dan partai politik tertentu tetapi juga mencakup ideologi partai, platform kebijakan, visi masa depan, dan citra keseluruhan. Produk kebijakan misalnya, ia harus dirancang agar menarik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang telah diidentifikasi secara matang dan terukur. walhasil, seorang politisi dituntut untuk memposisikan dirinya sebagai seorang policy interpreneur atau seorang individu yang secara aktif mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi kebijakan yang inovatif dan memobilisasi dukungan untuk mengimplementasikannya (Firmanzah, 2010)

Dalam kerangka ini, Bahlil sebagai aktor politik tidak hanya menjual citra diri dan janji-janji belaka, ia menawarkan produk kebijakan substantif berupa kebijakan yang relevan dan memberikan solusi nyata terhadap permasalahan masyarakat secara umum untuk mendorong perubahan struktural dan ideologis melalui implementasi legislasi. Selain mempunyai persona unik, ceplas-ceplos, lugas, dan tegas, sebagai Menteri sekaligus Ketua Umum Partai Golkar bahlil  melakukan inovasi dan menjadi pemecah masalah di sektor ESDM.

Pertama, simplifikasi birokrasi dan singkronisasi kebijakan reformasi tata kelola. Pilar ini berfokus pada efesiensi dan kepastian regulasi di sektor yang sangat komplek dan beresiko. Bahlil menggunakan pendekatan ini dalam rangka mengatasi  tumpang tindih dan kompleksitas birokrasi yang menghambat investasi. Hal itu dilakukan pada100 hari pertamanya menjabat sebagai Menteri ESDM. Langkah “gas pol” Bahlil dalam upaya penyederhanaan reguslasi di sektor minyak dan gas, pertambangan, dan energy baru terbarukan (EBT) untuk memberikan kepastian hukum dan mempermudah investor. Implikasi kebijakan ini sangat nyata yaitu capaian lifting minyak bumi yang melampaui target APBN.

Kedua, Bahlil mampu memasarkan produk kebijakan yang solid dan konsisten yaitu hilirisasi, target investasi, dan setop impor solar. Kebijakan hilirisasi atau peningkatan nilai tambah komoditas dipasarkan bukan hanya sebagai program ekonomi, melainkan sebagai narasi kuat kedaulatan bangsa Indonesia dan keadilan ekonomi.  Secara konsisten ia mengkomunikasikan bahwa larangan ekspor bahan mentah adalah kebijakan yang berani, beresiko, namun secara fundamental akan menghasilkan ratusan ribu tenaga kerja dan mendongkrak pendapatan negara.