Halo
Pembaca

VIVANetworks

News

Pilkada

Bola

Sport

Showbiz

LifeStyle

Otomotif

Digital

Ragam

Militer

Netizen

Lintas

Informasi

Perlukah Mencabut Hak Pilih ASN?

Senin, 26 Oktober 2020 | 18:16 WIB
Oleh :
Foto :
  • vstory
Kampanye Gerakan Nasional Netralitas ASN yang diselenggarakan KASN dan Bawaslu di Makassar, Maret 2020

VIVA – Dalam setiap perhelatan pesta demokrasi baik di tingkat lokal maupun nasional, pemerintah melalui lembaga penyelenggara pemilu berupaya mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Harapan yang sama juga disematkan dalam  penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak tahun 2020 pada 270 daerah provinsi/ kabupaten/kota.

Presiden Joko Widodo dalam rapat video conference bertema ‘lanjutan pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak” tanggal 8 September 2020 secara tegas mengharapkan terwujudnya demokrasi yang kian dewasa dan matang.

Baca Juga

Demokrasi yang lahir dari proses kontestasi yang mengedepankan adu gagasan dan menjauhi  politik identitas yang membahayakan persatuan bangsa dan negara. Secara khusus Presiden meminta aparat birokrasi, TNI dan Polri bersikap netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon tertentu.

Untuk menjamin netralitasnya sebagai penjaga kedaulatan negara dan pemelihara keamanan dalam negeri, hak pilih ABRI (TNI dan Polri) telah dicabut sejak Pemilu pertama tahun 1971 di masa rezim Orde baru. Kebijakan ini  terus berlanjut sampai saat ini dalam  ketentuan UU No. 7 tahun 2017 pada pasal 200 yang berbunyi “Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.”

Kebijakan yang berbeda diperoleh oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Unsur ASN tetap memiliki hak pilih dan dalam saat yang bersamaan juga wajib memegang teguh prinsip netralitas dalam hal politik.

Netralitas politik sendiri  menitikberatkan pada otonomi profesional seorang pegawai negeri (Levitan, 2007) yang telah menjadi salah satu nilai utama pegawai negeri (civil servant) sejak sistem administrasi publik tradisional.

Dalam perkembangannya hak pilih ASN ini  ditengarai berbagai pihak menjadi pemicu pelanggaran netralitas yang dilakukan  ASN. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga non struktural yang mandiri dan memiliki tugas menjaga netralitas ASN sebagaimana tercantum dalam UU No. 5 tahun 2014 telah menerima laporan  pelanggaran netralitas ASN dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2020.

Apabila pada tahun 2018 terdapat 268 orang PNS yang melakukan pelanggaran netralitas, angka tersebut melonjak menjadi 490 orang ASN  hingga medio 19 Agustus 2020 dimana ironisnya fase pilkada tahun 2020 belum memasuki tahapan kampanye.

Angka pelanggaran ini diprediksikan akan meningkat hingga berakhirnya tahapan pemungutan suara. Melonjaknya pelanggaran ASN ini memunculkan wacana untuk mencabut hak pilih ASN demi mewujudkan aparatur negara yang netral.

Meninjau ulang hak pilih ASN, sejatinya menunjukkan kegagalan kita dalam menganalisa akar permasalahan pelanggaran netralitas yang terjadi. Persoalan terbesar sesungguhnya adalah adanya gaya tarik menarik atau “gaya gravitasi” antara kepala daerah sebagai pejabat politik dan ASN yang sejauh ini gagal diantisipasi negara atas regulasi yang ada. Masing-masing pihak memiliki daya tarik yang saling mendorong pihak lainnya melanggar rambu-rambu netralitas.

Topik Terkait
Saksikan Juga
Terpopuler