Negara Kekeringan Likuiditas, Mengapa?

Presiden Jokowi
Sumber :
  • vstory

VIVA  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti peredaran uang semakin kering, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di kisaran 5%. Menurutnya, masalah ini muncul karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BI menerbitkan terlalu banyak instrumen, yakni Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI).

"Jangan semuanya ramai membeli yang tadi saya sampaikan ke BI maupun SBN meski boleh-boleh saja tapi agar sektor riil bisa kelihatan lebih baik dari tahun yang lalu," ujar Jokowi di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Kekeringan likuiditas adalah efek dari 3 hal

Pertama, pencetakan tunai Bank Indonesia sebanyak IDR 2800 triliun sejak Desember 2021 selama ini digunakan untuk bantalan sosial security buffers, sebagian digunakan oleh masyarakat untuk membeli SBN. Bunga SBN lebih menarik daripada investasi, termasuk di sektor pertambangan dan property.

Kedua, tingkat penetrasi kredit rumah tangga household credits hanya 18% GDP artinya nasabah kredit bank hanya seputar 18% penduduk. Bahkan kredit wuling, dan distributor OPPO, VIVO lebih tinggi daripada nasabah kredit bank. Mereka pedagang-pedagang grosir dan dealer di kota kota kecil.

Jalur distribusi di Indonesia sangat terbatas bahkan kredit sepeda motor listrik yang dapat potongan subsidi IDR 7 juta pun tidak bisa bergerak karena dealernya hanya ada di 3 kota besar. Bahkan dealer di Jember, Jawa Timur saja belum ada. Kenapa? Kembali ke penetrasi household credits to GDP ratio tadi sebatas 18%. Penetrasi nasabah kredit bank itu mirip dengan ATM Bank BCA, paling ada satu di kota-kota Magelang, Pekalongan, dll. Itupun uang kartal diisi dengan denominasi IDR 20.000.

Ketiga, saat ini devaluasi USD sejak 3 bulan lalu Agustus 2023 dari IDR 14.000 sekarang mendekati IDR 16.000

Artinya utang luar negeri (ULN) efeknya devaluasi USD pun sudah menambah beban ULN tambahan setara IDR 800 triliun. Artinya beban ULN bukannya turun malah naik. Pemerintah butuhkan tambahan SBN lagi mirip rat race.

Bagaimana caranya solusi krisis likuiditas Indonesia?

Jangan lupa, Indonesia memiliki dewan pertimbangan presiden, di sana adalah pusat oracle pemahaman solusi Republik. Orang bilang para sepuh adalah pemegang kunci Surga. Termasuk para sepuh Inspektur Jenderal Polisi Drs. Sidarto Danusubroto, S.H. adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.