VIVAnews - Sebanyak 67 persen gedung pemerintah di DKI Jakarta tak memiliki ruang khusus merokok atau smooking room. Akibatnya banyak perokok yang melanggar aturan kawasan dilarang merokok.
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan, sanksi tegas akan diberikan kepada para pengelola atau penanggung jawab gedung apabila tak mengindahkan teguran untuk menyediakan ruang khusus merokok. "Pengawasan akan diperketat."
Fauzi meminta para pengelola gedung mencontoh tingkat kepatuhan sejumlah kelurahan di Jakarta. Hampir seluruh kelurahan memiliki ruang khusus merokok. "Namun di luar itu (selain kantor kelurahan) masih banyak yang belum mematuhi," katanya seperti dikutip situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kepala Bagian Hukum Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta, Ridwan Panjaitan, mengatakan, razia ruang khusus perokok akan diaktifkan kembali mulai akhir Mei 2009 di sejumlah gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan.
Seluruh gedung umum yang tak memiliki ruang khusus perokok terancam disegel. Penyegelan dilakukan jika pengelola gedung tidak mengindahkan peringatan untuk menyediakan fasilitas seperti smoking room, spanduk dan penandaan kawasan dilarang merokok. Batas waktu yang diberikan untuk memenuhi peringatan tiga bulan.
Peringatan akan disampaikan secara tertulis di atas materai. Peringatan itu diberikan langsung kepada pengelola gedung pada saat razia rokok dilakukan. Kewajiban adanya fasilitas ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.
Kronologi Seorang Pemudik Meninggal Dunia di Area Parkir Kapal
Kronologinya, ia terjatuh di area parkir kendaraan dalam kapal. Kala itu, korban hendak melangkah turun dari tangga bus yang ditumpanginya.
