Menteri Keuangan Pikirkan Anggaran Khusus untuk Babinsa
- ANTARA FOTO/R. Rekotomo
VIVA – Pemerintah kini merasa perlu memberi perhatian khusus kepada Bintara Pembina Desa atau Babinsa. Maka tengah digodok alokasi anggaran untuk para tenaga Babinsa.
Demikian salah satu hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman hari ini. Dipimpin Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan rapat itu dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dari Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan.
Menurut Menkeu Sri, pembahasan alokasi untuk Babinsa itu perlu dibahas, karena mereka selama ini dianggap membantu kementerian lembaga lain dalam menjalankan program-programnya.
"Kalau seandainya ada kementerian lembaga yang memang meminta bantuan untuk mereka lakukan, maka hitung-hitungan bebannya harus tercermin," jelasnya.
Sri juga mengungkapkan, pada prinsipnya untuk tunjangan yang harus diterima Babinsa akan dibuat suatu harmonisasi, sama seperti lembaga yang melakukan tugas-tugas di lapangan, seperti Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas).
Babinsa merupakan merupakan satuan teritorial TNI AD paling bawah, yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dia berada di bawah Komando Rayon Militer, bagian dari Komando Distrik Militer dan Komando Resor Militer, yang menginduk pada Komando Daerah Militer.
Secara pokok, tugas-tugas mereka meliputi mengumpulkan dan memelihara data pada aspek geografi, demografi, hingga sosial dan potensi nasional di wilayah kerjanya.
Karena itu, Sri Mulyanj juga menilai bahwa alokasi dana bagi Babinsa perlu dibahas, terutama yang bertugas di perbatasan. "Perlu dilihat juga untuk alokasi dana bagi mereka yang bertugas di perbatasan," ujarnya. (ren)