- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Pembentukan holding BUMN yang sedang dilakukan pemerintah, ternyata menimbulkan polemik di masyarakat. Hal itupun ditanggapi oleh GP Ansor dengan mengeluarkan lima sikap terkait polemik tersebut.
Ketua GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan, sikap GP Ansor kali ini akan berdasarkan lima prinsip Nahdlatul Ulama yang digariskan Hadratusy Syeikh Hasyim Asy'ari 92 tahun lalu.
Menurut dia, sikap GP Ansor yang pertama adalah akan berpegang teguh pada prinsip tawasuth atau Moderat, alias netral dalam holding BUMN, namun lebih menginginkan restrukturisasi BUMN disikapi dan diputuskan secara tepat.
"GP Ansor ingin BUMN bukan sekedar badan usaha tapi representasinya negara yang kuasai cabang produksi penting. GP Ansor juga ingin BUMN miliki kompetensi, daya saing, efisiensi dan kelincahan," jelas Yaqut dalam keterangan tertulisnya, Selasa 6 Februari 2018.
Selain itu, lanjut dia, sikap kedua GP Ansor adalah memandang BUMN dalam perspektif tawazun atau seimbang di dalam penguatan penguasaan negara di sektor strategis untuk kemakmuran rakyat.
Lalu yang ketiga, GP Ansor dalam setiap gerak dan langkah mengikuti prinsip i’tidal atau adil, tegak lurus dan tidak memihak kecuali pada kebenaran, begitu pula dalam menyikapi holding BUMN.
Salah satunya, menolak keras modifikasi hukum dan mengabaikan peraturan perundang-undangan berlaku, terutama UU BUMN, UU Keuangan Negara dan terutama pada Konstitusi UUD 1945, dalam rangka memuluskan suatu kepentingan berdampak pada keragu-raguan dan multi-interpretasi serta bias tafsir atas Penguasaan Negara di dalam sektor strategis nasional.
Sekaligus, menghambat BUMN agar bisa berkelas dunia, profesional dan transparan untuk memakmurkan rakyat. Pengelolaan dengan konsep inbreng dan skema bisa menimbulkan keraguan dan melemahkan penguasaan negara.
“GP Ansor mendukung pengelolaan sektor Migas oleh BUMN dengan penyertaan negara secara langsung; dan upaya hilirisasi tambang dan pembangunan profesionalisme dan transparansi dari holding BUMN tambang, khususnya dalam rangka alih penguasaan PT. Freeport Indonesia,” tegas Yaqut.
Kemudian, yang keempat, GP Ansor melihat persoalan restrukturisasi BUMN dengan kacamata tasamuh atau menghargai perbedaan dan kekhasan dimiliki oleh setiap BUMN, terutama di bidang-bidang khusus dan serta memiliki sejarah dan usia sama dengan Republik ini.
Dengan kata lain, GP Ansor menghendaki agar pemerintah membentuk holding BUMN dengan kehati-hatian tinggi dan kecermatan analisis baik dalam menimbang efektivitas dan manfaat BUMN bagi rakyat.
Dan, sikap GP Ansor yang kelima adalah mendorong semangat amar ma’ruf nahyi munkar atau mengajak pada kebaikan dan menjauhkan atau menolak segala bentuk keburukan sampai merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Sekali lagi, sikap GP Ansor ini didasari pada semangat #KitaIniSama mendambakan agar negara secara kuat mampu menguasai BUMN kuat dan bisa memberikan manfaat besar bagi rakyat dapat menjadi kebanggaan serta menjadi juara, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di dunia internasional,” ujarnya.
