- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA – Dana pinjaman untuk pembangunan proyek kereta cepat Jakarta Bandung dari China Development Bank (CDB) belum juga cair. Ternyata, hal itu disebabkan belum terpenuhinya syarat pinjaman yakni ketersediaan lahan.
Chairman PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), Sahala Lumban Gaol mengatakan, pembebasan lahan dengan besaran tertentu menjadi salah satu syarat untuk bisa mencairkan dana tersebut.
"Kan selalu ada persyaratan pencairan dana. Sekarang kami lagi menyelesaikannya, salah satu persyaratannya adalah pembebasan lahan berapa persen," kata Sahala ditemui usai rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis 8 Februari 2018.
Sahala mengaku bahwa pihaknya sudah berupaya menyelesaikan pembebasan lahan yang saat ini sudah dikuasai mencapai 54-55 kilometer dan sudah diserahkan kepada kontraktor.
"Jadi sekarang baru 53-54 persen, termasuk tanah-tanahnya BUMN sudah selesai," kata Sahala yang juga menjabat sebagai staf khusus menteri BUMN itu.
Di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengakui bahwa tersumbatnya aliran pendanaan dari China harus menunggu finalisasi tanah. Ia memperkirakan pencairan dana dapat terealisasi pada April 2018.
"(Pencairan) sedang menunggu finalisasi masalah tanah. Kalau firm (selesai) itu April. April itu pasti sudah selesai, (jadi) enggak masalah," ujar menhub.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan biaya US$5,9 miliar yang dibiayai oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yaitu konsorsium BUMN Indonesia yang bernama PT PSBI dengan konsorsium China Railways.
Adapun mayoritas pembiayaan proyek diadakan oleh China Development Bank (CDB). Sementara itu, BUMN Indonesia berupaya melakukan pembebasan lahan.
Berdasarkan rencana sebelumnya, 75 persen dari total pembiayaan proyek bakal didanai oleh pinjaman CDB dan sisanya 25 persen berasal dari modal konsorsium, PT KCIC.
