- VIVA.co.id/Fajar GM
VIVA – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia harus lebih ulet dan serius, untuk menggarap pasar non-tradisional. Selama ini, Indonesia dianggap masih selalu tergantung pada pasar lama, padahal banyak negara memiliki potensi besar.
Hal ini diungkapkan Jokowi, saat membuka Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin 12 Februari 2018.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mencontohkan, ketika beberapa waktu lalu berkunjung ke beberapa negara, terutama di Asia Selatan, ia kaget lantaran banyak negara yang dipandang sebelah mata, tetapi potensinya sangat besar.
"Contohnya, Pakistan itu besar sekali, penduduknya hampir 210 juta dengan pertumbuhan ekonomi besar. Ini sebuah pasar yang besar dengan kita juga hubungannya baik sekali. Jangan dipandang sebelah mata pasar seperti ini," kata Jokowi.
Selain Pakistan, Bangladesh juga merupakan salah satu negara dengan potensi besar, di mana ada sekitar 160 juta penduduk dan ekonomi yang besar. Negara-negara di Afrika pun memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dengan penduduk yang banyak, namun tak digarap dengan serius.
"Saya pernah tanya ke Dubes, ada pameran kita malah enggak ada yang ikut. Saya bilang, pameran itu stannya jangan di pojok dekat toilet, kita kan negara besar, kalau mau bikin pameran yang gede sekalian, di depan gerbang," tegas Jokowi.
Menurut Jokowi, kunci penentu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang paling penting hanya dua, yakni peningkatan investasi dan ekspor. Meski Anggaran Pendapatan Belanja Negara meningkat, namun hal itu tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
"Masa negara sebesar Indonesia ekspornya kalah dengan Malaysia, Thailand, dan Filipina. Apa yang keliru? Karena semua hanya rutinitas, monoton, tidak pernah ada terobosan. Saya enggak mau pertumbuhan naik, tetapi kita kalah dengan negara-negara tadi," tegasnya.
Turki Hentikan Perdagangan dengan Israel Buntut Pengiriman Bantuan ke Gaza Terhambat
Pemerintah Turki sepenuhnya menangguhkan perdagangan dengan Israel dan keputusan itu berlaku sampai pengiriman bantuan ke Jalur Gaza dipastikan tanpa hambatan.
