Setelah BBM, Kini Muncul Ide Jargas Dibuat Satu Harga
- VIVA.co.id/Dhana Kencana
4. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas, agar lebih cermat dan seksama melakukan studi dan perencanaan pembangunan infrastruktur gas, agar tidak terjadi persoalan seperti pada pembangunan jaringan pipa gas yang belum dapat dilaksanakan, karena persoalan cadangan gas bumi yang tidak cukup, serta belum adanya kepastian pengembangan lapangan CBM dan Shale Gas.
5. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas dan Kepala BPH Migas, dalam pengelolaan gas bumi domestik untuk percepatan perwujudan ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur gas bumi melalui kerja sama operasi infrastruktur dan niaga, yang dimiliki oleh PGN dan Pertagas di seluruh wilayah Tanah Air, termasuk melakukan penugasan Pemerintah.
6. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas dan Kepala BPH Migas segera menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan masalah Kalimantan Jawa Gas, agar tidak menghambat investasi pembangunan pipanisasi lainnya.
7. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, Dirut PT Pertamina Gas dan Dirut PT PGN, untuk menuntaskan permasalahan kebijakan gas domestik dan jaringan gas dalam Panja Migas Komisi VII DPR RI.
8. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, untuk membuat kajian terkait jaringan gas rumah tangga satu harga.
Pangkas Ketergantungan Impor LPG, Pemerintah Genjot Jaringan Gas Rumah Tangga
Pemerintah mempercepat pengembangan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebagai strategi besar mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
