- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA – Pengembang swasta ingin lebih berperan dalam pengembangan bisnis di dalam ‘kue besar’ proyek Transit Oriented Development (TOD) atau kawasan hunian yang terintegrasi moda transportasi. Saat ini pengembang pelat merah masih menguasai proyek TOD yang telah dijalankan pemerintah.
Anggota Dewan Pertimbangan Real Estat Indonesia (REI), Pingki Elka Pangestu mengatakan, perbedaan peran pemerintah dan pengembang swasta dalam proyek TOD dapat disinergikan dengan swasta sebagai pengembangan proyek TOD.
"Peran Pemerintah yang jangka panjang, sedangkan sektor swasta lebih fleksibel. Tapi yang penting, (pengembangan TOD) itu adalah sinergi dari kedua atau semua pihak baik swasta dan pemerintah," kata Pingki di Raffles Hotel, Jakarta, Rabu 14 Februari 2018.
Dia yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden International Urban Development Association (INTA) mengatakan, hal yang paling penting adalah nilai tambah yang dihasilkan untuk masyarakat. Pembangunan TOD atau kawasan hunian yang terintegrasi diakuinya butuh waktu jangka panjang dan butuh dana yang besar.
"Jadi ini kuenya cukup besar dan semua kita harapkan masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya. Semua itu bisa berperan dalam menghasilkan pemukiman yang jauh lebih baik, seperti untuk kota sebesar Jakarta," kata dia.
Ia mengatakan, pihaknya di INTA cukup kaget lantaran pengembangan infrastruktur kota seperti Jakarta yang sangat besar baru gencar dilakukan pada saat ini.
"Mereka semua (INTA) sebetulnya, kaget juga, bahwa ini kota segede 'gajah' ini baru sekarang dilayani oleh infrastruktur. Jadi ini memang menjadi suatu yang menarik untuk dunia juga melihat,"
Sementara itu, Presiden Kehormatan INTA, Budiarsa Sastrawinata mengatakan, bahwa pemerintah perlu memikirkan bagaimana menangkap nilai manfaat jangka panjang dari semua proyek infrastruktur strategis bagi pengembangan kawasan dan rumah yang terjangkau.
Menurutnya, proyek-proyek infrastruktur strategis akan menciptakan efek berganda mulai dari kota baru, kota berbasis Light Rail Transit (LRT), Aero-Polis, kawasan wisata terpadu hingga program sejuta rumah.
"Ke depan harus ada kebijakan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan ini, tidak mungkin hanya bergantung pada BUMN sendiri saja," kata Budi yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Ciputra Residence itu.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan, konsep TOD memang bukan hanya sekadar pembangunan perumahan di dekat stasiun. Melainkan, perencanaan pengembangan kawasan secara keseluruhan termasuk sarana penunjang daerah sebagai suatu permukiman.
"Kalau sekarang kelihatannya (TOD) lebih banyak ke transportasi kereta apinya dengan bangunan perumahannya, apartemennya. Padahal seharusnya itu, bisa dibahas lebih luas lagi," tambah Lana.
