Freeport Dapat Izin Ekspor Konsentrat hingga 2019

Tambang Freeport di Papua.
Sumber :
  • ANTARA/Muhammad Adimaja

VIVA – PT Freeport Indonesia kembali mengantongi rekomendasi ekspor konsentrat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Izin ekspor ini berlaku hingga setahun ke depan atau mulai dari diterbitkan pada 15 Februari 2018 hingga 15 Februari 2019.

Freeport Indonesia Setor Rp 3,35 Triliun Bagian Daerah dari Keuntungan Bersih 2023

"Sudah (diberikan rekomendasi ekspor Freeport)," kata Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM saat dikonfirmasi VIVA, Jakarta, Senin 19 Februari 2018.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agung Pribadi menerangkan, rekomendasi persetujuan ekspor tidak hanya diberikan untuk PT Freeport Indonesia. Melainkan juga untuk PT Amman Mineral Nusa Tenggara. 

Pemerintah Bakal Tambah Saham di Freeport Indonesia Jadi 61 Persen, Begini Penjelasan Tony Wenas

Jika dirincikan, Freeport Indonesia mengantongi rekomendasi persetujuan ekspor sebanyak 1.247.866 wet ton konsentrat atau lebih kecil dari permohonan awal yang diajukan, 1.663.916 wet ton. Persetujuan ekspor ini disebut bisa diperoleh lantaran capaian pembangunan smelter perusahaan tambang asal AS itu yang telah mencapai 2,4 persen atau lebih besar dari target.

Sementara itu, untuk PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Izin ekspor juga berlaku hingga setahun ke depan atau mulai 15 Februari 2018 hingga 15 Februari 2019 dengan jumlah kuota sebanyak 450.826 wet ton atau sama dengan yang dimohonkan oleh PT Amman. Adapun pembangunan smelter PT Amman sudah mencapai 10,1 persen.

Viral Penampakan Masjid dan Gereja Berada di Kedalaman 1.760 Meter Perut Bumi

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan sebagai penerbit surat persetujuan ekspor (SPE) akan langsung memberikan SPE dengan seketika, apabila PT Freeport Indonesia telah memperoleh rekomendasi dari Kementerian ESDM sebagai kementerian teknis.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan mengaku tak mempermasalahkan status izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia yang kini masih memegang ketentuan dalam Kontrak Karya (KK). Karena yang diperlukan hanyalah surat rekomendasi dari kementerian terkait. 
 
"Kalau kami enggak masalah (mengenai status izin usaha dan negosiasi), selama ada rekomendasi ekspor dari ESDM kami terbitkan. Kan pembinanya ESDM, selama ada rekomendasi dari ESDM kami terbitkan," kata Oke saat ditemui di Kementerian Perdagangan, beberapa waktu lalu.

PT Freeport Indonesia (PTFI) teken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTFI periode 2024-2026 bersama tiga Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh (dok: Freeport)

Manajemen dan Serikat Pekerja Freeport Teken PKB, Menaker: Bisa Jadi Contoh bagi Perusahaan Lain

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas bersama tiga Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh PTFI menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024