VIVAnews - Departemen Pekerjaan Umum mengaku pengadaan barang/jasa yang menggunakan sistem elektronik di departemennya baru mencapai 25-35 persen. Padahal penerapan sistem tersebut mampu mengurangi peluang terjadinya korupsi.
"Supaya tidak ada penyimpangan, maka dari awalnya harus baik. Kami sadar ini rawan korupsi," ujar Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam Jumpa Pers Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2009 Pengadaan Barang/Jasa di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 2 Desember 2009.
Menurut Djoko, korupsi rawan terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah karena adanya kolusi antara pihak penyelenggara dengan peserta penyedia. Untuk mencegah hal tersebut dibutuhkan suatu sistem elektronik yang bisa meminimalisir pertemuan antara kedua pihak tersebut.
"Tapi kelemahannya belum semuanya bisa melakukan ini, baru 23-35 persen untuk pekerjaan-pekerjan besar," ujarnya.
Padahal, jika sistem elektronika bisa diterapkan, pemerintah sebetulnya dapat menghemat biaya sebesar 5-10 persen dari anggaran pengadaan yang dilakukan.
Kendati demikian, pemerintah berupaya untuk melakukan upaya pencegahan dengan menerapkan sistem semi electronik procurement. Sebab proses electronic signature maupun digital signature belum bisa diterapkan.
Djoko mengungkapkan untuk tahun ini saja terdapat sekitar 24 ribu proyek yang pengadaannya dilakukan melalui sistem tender. Jika pemerintah mampu mengawasi proyek ini dengan lebih baik akan ada andil besar dalam upaya pencegahan korupsi.
Selama ini upaya pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa dilakukan melalui mekanisme mulai dari budget, perencanaan program, pengadaan barang jasa, pengawasan pengadaan, dan terakhir realisasi barang/jasa. "Kami akan awasi dari pemrograman. Kalau program awalnya bagus pasti hasilnya bagus," ujar Djoko.
Terpopuler: Gempa Garut, Dewas Bongkar Perilaku Wakil Ketua KPK, Keluarga Polisi ke Jakarta
Ada tiga artikel dari kanal News VIVA.co,id masuk terpopuler yang tayang pada Minggu (28/4/2024) kemarin.
