VIVAnews - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010, diserahkan oleh presiden kepada kementerian/lembaga hari ini, Selasa 5 Januari 2010. Penyerahan ini menandai dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010.
Secara simbolis penyerahan DIPA ini diberikan kepada dua menteri dengan laporan keuangan terbaik tahun 2008, yakni Departemen Perindustrian dan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan).
Selain itu, penyerahan simbolis juga diberikan kepada dua lembaga yang realisasi anggarannya pada 2009 paling besar, yakni Kepolisian Negara RI dan Departemen Agama dan kepada dua menteri yang pagu anggarannya paling besar pada 2010, yakni Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Pertahanan.
Penyerahan DIPA diselenggarkan di Istana Negara dan langsung diserahkan presiden kepada para menteri dan pimpinan lembaga, serta para gubernur.
Seperti dikutip dalam siaran pers yang publikasikan Departemen Keuangan, presiden penyampaian poin penting penyerahan DIPA ini, yakni agar keseriusan semua pihak dapat merubah pola pencairan dana agar tidak menumpuk di akhir tahun.
Presiden juga meminta agar laporan keuangan kementerian lembaga/negara tahun 2011, telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Demikian juga kepada para Gubernur diminta agar bisa meningkatkan kualitas laporan keuangannya.
Upaya penegakan hukum juga diharapkan perlu dilakukan agar Indonesia bisa bersih dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Presiden juga meminta para kuasa pengguna anggaran segera menunjuk pejabat pengelola keuangan yang terdiri dari pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji dan penandatangan SPM, dan bendahara pengeluaran.
Sedangkan bagi para Menteri dan Pimpinan Lembaga non Departemen yang bertindak sebagai pengguna anggaran dan para kuasa pengguna anggaran diminta sekuat tenaga dan tetap fokus menyelesaikan program yang telah direncanakan.
antique.putra@vivanews.com
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
