VIVAnews - Ditinjau dari berbagai sisi, dekade pertama abad ke-21 telah menjadi periode yang sangat bermakna bagi Indonesia. Dekade tersebut menyaksikan peralihan Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, sebagaimana diakui banyak pihak.
Sebagai salah satu hasilnya, sekitar seperempat milyar penduduk dunia saat ini telah menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi dan sosial yang mungkin sebelumnya terabaikan. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa demokrasi, Islam dan modernitas dapat berjalan seiringan.
Tidak kalah pentingnya, dekade ini juga membuktikan satu fakta lagi yang tak terbantahkan: ketahanan Indonesia sebagai suatu bangsa.
Beberapa tahun sebelumnya, berbagai analisa politik memprediksikan berakhirnya negara Indonesia sebagai dampak dari krisis multidimensional, termasuk ancaman separatisme. Namun demikian, Indonesia saat ini justru semakin berkibar dibandingkan sebelumnya.
Di samping itu, sementara sebelumnya terdapat keraguan dari beberapa pihak mengenai peranan Indonesia di dunia, saat ini justru terbentang berbagai peluang kesempatan yang perlu kita manfaatkan.
Memang, tahun mendatang menjanjikan banyak potensi bagi penguatan posisi Indonesia di dunia: masa ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mendulang deviden demokratik (democratic dividend) bagi bangsa kita.
Indonesia bertekad menjadi bangsa yang mampu memperkuat kontribusinya bagi kawasan terdekatnya, Asia Tenggara, dan, pada saat yang sama, terus meningkatkan kepentingan dan kepedulian globalnya.
Indonesia juga ingin dikenal sebagai bangsa yang mampu mewujudkan visinya untuk memiliki seribu sahabat tanpa musuh (“a thousand friends and zero enemies”).
Dalam menjalankan politik luar negeri di 2010, sebagaimana bangsa-bangsa lainnya, Indonesia tidak akan dapat mengacuhkan kondisi eksternal yang kemungkinan dihadapi.
Belajar dari tahun 2009, kita saat ini benar-benar tengah berada di tahapan yang bersifat transformasional dalam hubungan internasional.
Berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat internasional di tahun 2009 cukup menggetarkan: krisis keuangan, ekonomi, energi dan pangan; ancaman pandemik global; serta tantangan perubahan iklim.
Semuanya itu bersifat multidimensional dan terjadi secara bersamaan.
Yang paling penting, karakter lintas-batas dan bahkan global dari berbagai tantangan ini mengingatkan kita bahwa solusi hanya dapat diupayakan melalui kerjasama internasional.
Bahkan, bangsa yang paling adidaya pun tidak akan mampu menangani berbagai tantangan tersebut sendiri, mengingat karakter tantangan yang tidak dilandaskan pada batas negara.
Tahun 2010 hampir dipastikan hal yang sama akan terjadi. Karenanya, pendekatan dan solusi multilateral harus terus diupayakan. Dengan demikian, di tahun 2010, Indonesia akan terus memberikan perhatian besar pada diplomasi multilateral.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan legitimasinya yang bersumber dari keanggotaannya yang bersifat universal, harus tetap menjadi forum penanganan berbagai tantangan dan krisis global yang mungkin kita hadapi di tahun mendatang.
Namun demikian, reformasi PBB, khususnya Dewan Keamanan, agar lebih mencerminkan kondisi dunia saat ini, penting dimajukan agar upaya ini dapat efektif dan memiliki nilai legitimasi.
Indonesia akan terus berada di garis depan dalam memajukan peranan PBB mengatasi krisis global dan pada saat yang sama untuk menyerukan perlunya reformasi PBB.
Demokratisasi tata kepemerintahan, pada akhirnya, tidak semata mencakup batas wilayah nasional. Demokratisasi global governance juga sama pentingnya.
Walaupun penanganan krisis-krisis baru yang tengah berkembang merupakan tugas PBB, pada saat yang sama, kita tidak dapat mengabaikan berbagai tantangan lainnya bagi pembangunan dan kemajuan yang sudah bertahun-tahun digeluti.
Tahun 2010 akan memiliki makna penting dalam hal ini, karena PBB akan menyelenggarakan pertemuan khusus para Pemimpin dunia untuk mengkaji kemajuan yang tercapai dalam implementasi Tujuan Pembangunan Milenium.
Salah satu hal yang juga tidak dapat diabaikan adalah masih belum tuntasnya penanganan perubahan iklim.
Meskipun tantangan ini sangat hakiki, pertemuan Kopenhagen di akhir tahun 2009, seperti telah diduga, tidak mewujudkan kesepakatan yang mengikat secara hukum. Namun demikian, penting bagi kita untuk terus memelihara momentum positif yang ada agar tercapai komitmen yang mengikat secara hukum di tahun 2010.
Jelas, berdiam diri bukan merupakan pilihan. Diplomasi Indonesia akan terus secara aktif mengupayakan konsensus dan pada saat yang sama, melalui berbagai tindakan nasional yang konkret, akan menunjukkan apa yang dapat dicapai apabila setiap bangsa menunaikan kewajibannya masing-masing.
Di tahun mendatang ini, Indonesia akan bekerja untuk meningkatkan perannya dalam menjembatani berbagai perbedaan masyarakat antar-bangsa. Politik luar negeri kita akan secara konsisten menempatkan Indonesia sebagai bagian dari penyelesaian masalah berbagai tantangan global.
Indonesia tetap sebagai suatu negara yang mengedepankan titik temu dan bukannya mempertentangkan berbagai kepentingan dan pokok perhatian yang ada.
Upaya menjembatani tersebut akan dilakukan tidak saja dalam konteks PBB, tetapi juga di berbagai fora multilateral lainnya di mana Indonesia berperan aktif bagi penanganan sejumlah isu yang dihadapi masyarakat internasional.
Salah satu yang dapat digarisbawahi dalam hal ini adalah partisipasi Indonesia dalam G-20.
Seiring dengan penegasan status G-20 selaku forum utama bagi penanganan isu-isu ekonomi dunia, Indonesia ditantang untuk dapat menunjukkan cirinya yang khas di dalam kelompok ini: sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, negara dengan penduduk Muslim terbesar, dan negara yang menyuarakan moderasi.
Seiring dengan akan terus dihadapinya berbagai tantangan yang bersifat transformasional di tahun 2010 – pada saat yang sama, berbagai tantangan politik dan keamanan yang bersifat “tradisional“ dan sudah lama tidak menemukan penyelesaian akan terus berlanjut.
Gabungan dari tantangan yang bersifat tradisional dan non-tradisional, lama dan baru, merupakan kenyataan yang harus dapat diatasi dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.
Di Timur Tengah, berbagai kekerasan yang bersumber pada Israel dan pelanggaran terhadap hukum internasional serta komitmen-komitmen yang sebelumnya disetujui masih terus berlangsung.
Indonesia akan terus mendukung secara konsisten perjuangan bangsa Palestina dan proses perdamaian yang ditujukan untuk mewujudkan suatu negara Palestina merdeka. Penggeloraan kembali upaya diplomatik oleh kelompok Quartet, termasuk Amerika Serikat, harus terus didorong.
Politik luar negeri Indonesia juga tidak akan mengabaikan berbagai kesulitan yang terus berlanjut di Afghanistan dan Irak. Masyarakat internasional tidak kurang memberikan perhatian terhadap situasi di negara-negara ini.
Indonesia juga akan berupaya memberikan kontribusi yang sejalan dengan kapasitas nasional serta prinsip-prinsip kebijakan luar negeri RI. Tentu saja, upaya ini akan didasarkan pada analisa kebutuhan yang diidentifikasikan oleh negara-negara tersebut.
Terlepas dari masih terus adanya perhatian mengenai persepsi ancaman nuklir di Semenanjung Korea dan Iran, tahun 2010 diperkirakan akan diwarnai kemungkinan adanya kemajuan penting dalam upaya penciptaan dunia yang bebas senjata nuklir.
Negara-negara pemilik senjata nuklir memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya pengurangan yang nyata dan dalam jumlah besar dalam persenjataan nuklir mereka.
Secara nasional, dan juga selaku Koordinator Gerakan Non-Blok (GNB) bagi isu-isu perlucutan senjata, Indonesia akan berperan aktif pada Konferensi Kaji Ulang Traktat Non-Proliferasi (NPT Review Conference) di New York pada bulan Mei 2010.
Memang, sejalan dengan prinsip yang dimandatkan UUD 1945 bagi kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif serta memajukan keamanan dan perdamaian dunia, Indonesia akan terus berperan aktif di GNB.
Peranan ini juga dilengkapi dengan terus terlibatnya Indonesia secara aktif dalam Kelompok 77 serta Organisasi Konferensi Islam.
Perhatian Indonesia terhadap berbagai tantangan global di tahun 2010 ini tidak akan menurunkan komitmennya bagi perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasannya sendiri – Asia Tenggara.
Hampir sejalan dengan transformasi demokratis Indonesia di dekade terakhir ini, periode semenjak tahun 2003 (ketika Indonesia terakhir kali memegang Keketuaan ASEAN) juga menyaksikan evolusi ASEAN menuju suatu Komunitas ASEAN. Perkembangan ini tidaklah merupakan suatu kebetulan belaka.
Bagi Indonesia, evolusi ASEAN menuju komunitas yang lebih terbuka terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan tata kepemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk memastikan tidak adanya keterputusan atau kesenjangan antara transformasi yang telah terjadi di Indonesia dengan di tataran regional.
Pada tahun 2010, dengan telah berfungsinya Piagam ASEAN, diharapkan Komunitas ASEAN yang menjadi harapan kita semua ini akan terus terdorong untuk terwujud pada tahun 2015. Jelas, ASEAN perlu segera mengambil langkah konkrit ke arah Komunitas ASEAN 2015.
Pada tataran kawasan yang lebih luas, tahun lalu kita menyaksikan kelahiran kembali pembahasan tata arsitektur kawasan Asia Timur maupun Asia Pasifik. Disebut “lahir kembali” karena bagi Indonesia hal ini sudah diantisipasi dengan didorongnya konsep Komunitas ASEAN.
Bagi Indonesia, komunitas Asia Timur ataupun Asia Pasifik tidak dapat terwujud tanpa adanya Komunitas ASEAN sebagai fondasi utamanya. Dengan demikian, Komunitas ASEAN berserta beragam proses “ASEAN +”, ARF, APEC dan KTT Asia Timur merupakan jalur jalan untuk menuju komunitas Asia Timur di mana ASEAN terus memainkan peranan utama. Ini merupakan visi yang akan terus memandu kita di tahun 2010.
Namun demikian, harus ditekankan pula perlunya kita memastikan bahwa di tingkat nasional, di dalam batas-batas wilayah kita sendiri, Indonesia sendiri siap, termasuk dari segi konektivitas nasional, untuk dapat memanfaatkan sepenuhnya berbagai upaya pembangunan komunitas di tingkat kawasan ini.
Tentu saja, upaya-upaya diplomatik global dan regional kita ini akan diperkuat dengan diplomasi bilateral yang tangguh. Sejalan dengan semboyan “seribu sahabat, tanpa musuh”, kebijakan luar negeri kita di tahun 2010 akan secara aktif berupaya meningkatkan ke tataran yang lebih tinggi hubungan yang telah terjalin dengan negara-negara di seluruh penjuru dunia – Asia Pasifik, Afrika, Eropa dan Amerika.
Dalam kaitan ini, di samping mendorong secara positif jalinan hubungan politik maupun hubungan antar-masyarakat (“people-to-people contact”), akan ada pula upaya yang diperbaharui dan terarah untuk mendorong diplomasi ekonomi.
Promosi perdagangan, investasi dan pariwisata merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan luar negeri membawa sumbangan nyata bagi pembangunan nasional. Mekanisme politik luar negeri akan dikerahkan bagi pencapaian tujuan dimaksud.
Perhatian khusus juga akan diberikan pada diplomasi perbatasan – guna mencapai kemajuan dalam penuntasan isu-isu yang masih ada terkait penentuan demarkasi dan garis perbatasan dengan negara-negara tetangga melalui perundingan atau negosiasi.
Yang tidak kalah pentingnya, politik luar negeri di tahun 2010 akan memperhatikan apa yang kita sebut sebagai “isu-isu intermestik” – yaitu isu yang mencerminkan semakin kaburnya perbedaan antara isu-isu internasional dan domestik.
Salah satunya adalah mengenai perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri, khususnya Tenaga Kerja Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia akan berupaya memastikan adanya pengakuan yang lebih baik mengenai hubungan yang saling menguntungkan antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja.
Setiap tenaga kerja Indonesia sebenarnya telah memberi kontribusi bagi negara di mana dia bekerja, di samping pada saat yang sama juga memperoleh nafkah. Kenyataan ini harus dapat terwujudkan dengan lebih baik melalui pengakuan akan hak dan tanggung jawab tenaga kerja kita di luar negeri. Kebijakan luar negeri di tahun 2010 akan berupaya memastikan bahwa kerangka hukum yang diperlukan bagi keperluan tersebut akan tersedia.
Yang paling penting, kebijakan luar negeri Indonesia, dan bahkan setiap diplomat Indonesia, akan terus dipandu dengan prinsip keberpihakan dan perlindungan WNI. Tanpa kecuali.
Satu isu lagi yang diperkirakan akan terus memerlukan perhatian adalah pemberantasan terorisme.
Politik luar negeri Indonesia akan terus menggunakan berbagai upaya bilateral, regional dan global untuk mengatasi ancaman ini. Pembangunan kapasitas kelembagaan akan menjadi kunci utama. Demikian pula pertukaran informasi dan intelijen.
Namun demikian, tidaklah cukup apabila upaya kita terbatas pada ini semata. Politik luar negeri Indonesia di tahun 2010 akan terus berupaya mengatasi apa yang disebut sebagai akar permasalahan atau kondisi yang kondusif bagi tumbuhnya terorisme.
“Inter-faith dialogue” melalui kerjasama bilateral, regional dan antar-kawasan akan menjadi garis depan diplomasi kita. Keseluruhan spektrum “soft power” akan menempati perhatian utama kebijakan luar negeri kita.
Saya sangat berkeyakinan bahwa untuk dapat efektif, politik luar negeri memerlukan rasa kepemilikan dan partisipasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, demokratisasi kebijakan luar negeri akan menjadi kunci upaya kita.
Di satu sisi, tentu saja hal ini juga terkait dengan masalah substansi. Kebijakan luar negeri Indonesia harus mencerminkan transformasi demokratis di dalam negeri. Namun demikian, hal ini juga terkait dengan proses.
Mekanisme kebijakan luar negeri harus terbuka bagi interaksi dengan para pemangku kepentingan, dan terlebih lagi, terbuka bagi berbagai pemikiran dan kesempatan baru. Terutama dalam hal ini, kemitraan dan keterlibatan dengan DPR, khususnya Komisi I, sangatlah penting dan sangat kita hargai.
Saya sungguh-sungguh percaya bahwa politik luar negeri Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan. Kita memiliki peluang untuk membawa peranan internasional Indonesia ke tataran yang lebih tinggi.
Sebagai negara yang terlibat secara konstruktif di kawasannya sendiri dan pada saat yang sama mampu memberikan sumbangan secara signifikan bagi isu-isu kepedulian dunia.
Peranan demikian, tentu saja, harus diupayakan melalui kualitas diplomasi kita. Peranan tersebut juga menuntut dedikasi tinggi setiap individu diplomat, seluruh pegawai Kemlu, perempuan dan laki-laki, yang secara keseluruhan membentuk mesin diplomasi kita.
Di atas itu, politik luar negeri Indonesia di tahun 2010 akan senantiasa menggarisbawahi pentingnya dukungan dan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan. Insya Allah.
Artikel ini merupakan inti sari Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa, di Jakarta, 8 Januari 2010
Jangan Ragukan Nasionalisme Pemain Naturalisasi Indonesia
Pemain naturalisasi Indonesia disebut oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sudah menunjukkan sikap yang luar biasa ketika mengenakan jersey Timnas Indonesia.
