VIVAnews - Bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertanggung jawab kepada Presiden. Keuangan LPS yang memberikan dana bail out Rp 6,7 triliun kepada Bank Century juga bagian dari keuangan negara.
"Pertama, Undang-undang LPS mengatakan LPS bertanggung jawab pada presiden," kata Jusuf Kalla menjawab pertanyaan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait dalam Rapat Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 14 Januari 2010.
"Kedua, jelas ada keuangan negara sebagai modal awal," ujar JK. Ketiga, kata JK, LPS juga diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
"Dengan fakta-fakta itu, jelas (keuangan LPS) bagian dari keuangan negara, setidak-tidaknya sebagian dari uang publik berupa iuran juga itu uang negara," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.
Selain itu, sejumlah kasus misal menyiratkan uang yayasan tertentu adalah uang negara. Misalnya dalam kasus aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, di mana salah satu pengurusnya, Aulia Pohan, dikenakan pidana atas dugaan korupsi dana tersebut.
PKS Terbuka untuk Bertemu Prabowo tapi Bukan untuk Menyusul PKB
Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan rencana pertemuan dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto masih menunggu waktu yang tepat.
