DPR Minta Pemerintah Segera Kirim Notifikasi
VIVAnews - Komisi Perdagangan dan Perindustrian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-RI mendesak pemerintah untuk segera mengirimkan notifikasi ke Sekretariat Asean guna melakukan penangguhan dan renegosiasi terkait perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) Asean-China.
"Kami desak pemerintah segera mengirimkan notifikasi ke Sekretariat ASEAN guna melakukan penangguhan dan renegoisasi terhadap 228 pos tarif dari berbagai komoditas dari kondisi tarif normal track (NT1) ke jalur normal track (NT2)," kata Ketua Komisi Perdagangan dan Perindustrian DPR-RI Airlangga Hartarto dalam kesimpulan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan 18 asosiasi industri di gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Senin 18 Januari 2010.
Selanjutnya, di melanjutkan, dalam jangka panjang produk-produk tersebut diharapkan bisa masuk dalam kategori sensitif list (SL).
Hingga saat ini, pemerintah belum mengirimkan notifikasi terkait upaya renegosiasi kepada Sekretariat Jenderal Asean. Pemerintah mengklaim telah menyampaikan surat pemberitahuan pada akhir Desember 2009 dan melakukan lobi informal ke Sekjen Asean serta pemerintah China.
Bahkan, Sekjen Asean Surin Pitsuwan sempat menyatakan belum menerima permintaan resmi dari pemerintah Indonesia untuk melakukan renegosiasi 228 pos tarif tersebut.
Airlangga melihat, pemerintah belum secara terbuka menyampaikan perkembangan proses renegosiasi, sehingga menyebabkan polemik, baik di tingkat internasional maupun dalam negeri.
Untuk mengklarifikasi ketidaktransparanan pemerintah, menurut Wakil Ketua Komisi Perdagangan dan Perindustrian DPR Ario Bimo, dewan akan memanggil lima menteri, yakni menteri keuangan, menteri perdagangan, menteri perindustrian, menteri BUMN, menteri koperasi dan UKM, serta kepala BKPM untuk memberi penjelasan.
"Tanggal 20 Januari akan kami panggil semua menteri itu untuk menjelaskan langkah riilnya bagaimana. Katanya ini hanya strategi negosiasi, perang dagang," tuturnya.
Namun, DPR mengaku belum pernah diberi laporan terkait itu. "Bahkan, antara menteri perindustrian dan menteri perdagangan tidak klop," kata Ario.
arinto.wibowo@vivanews.com
Gak Main-main, Manusia Silver di Makassar Bisa Raup Hingga Rp 8 Juta per Bulan
Dinsos Kota Makassar Sulawesi Selatan membeberkan temuannya terkait pengemis di Kota Daeng, salah satunya soal penghasilan manusia silver yang mencapai Rp8 juta per bulan
