VIVAnews - Tidak ingin kalah dengan kasus PT Bank Century Tbk, Komisi Perdagangan dan Perindustrian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-RI akan mengusulkan dibentuknya Panitia Khusus terkait perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) Asean-China.
Demikian diungkapkan anggota komisi dari Fraksi PKS Mukhamad Misbakhun saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan 18 asosiasi industri, di gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin 18 Januari 2010.
"Kalau jawaban pemerintah mengambang, saya usul untuk dibentuk Pansus seperti Century karena ini dampaknya lebih sistemik," kata Misbakhun.
DPR berencana memanggil lima menteri yakni menteri keuangan, menteri perdagangan, menteri perindustrian, menteri BUMN, menteri koperasi dan UKM, serta kepala BKPM pada 20 Januari 2010.
Pemanggilan tersebut dipicu oleh ketidaktransparannya pemerintah dalam proses renegosiasi 228 pos tarif dari beberapa sektor industri yang belum siap menghadapi FTA Asean-China.
Usulan pembentukan Pansus FTA Asean-China, menurut Wakil Ketua Komisi Aria Bima, akan dilakukan jika pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya tidak menunjukkan upaya serius untuk menyehatkan industri dalam negeri.
"Apa boleh buat, kami akan gunakan hak konstitusional. Tidak ada langkah lain, melalui pansus bisa interpelasi untuk menanyakan kebijakan yang tidak segera ditindaklanjuti," kata Aria.
Sementara itu, dalam waktu dekat, Komisi Perdagangan dan Perindustrian berkolaborasi dengan komisi lain akan membentuk panitia kerja (panja) untuk memonitor langkah pemerintah paska pemberlakuan FTA Asean-China.
"DPR akan buat panitia kerja, tidak hanya komisi ini, tapi juga dengan komisi pertanian, infrastruktur, dan perbankan untuk mensinergikan monitoring dampak FTA ini," ujar Aria.
arinto.wibowo@vivanews.com
Prabowo: Jika Tidak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu Kami
Prabowo : Jika Tidak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu Kami.
