VIVAnews - Anggota dewan dan kalangan pengusaha satu suara, bahwa pemerintah harus melakukan kebijakan terpadu untuk menghilangkan hambatan industri nasional untuk menghadapi perdagangan bebas Asean-China.
Setidaknya tujuh pekerjaan rumah utama harus diselesaikan pemerintah untuk menghadapi FTA Asean-China. Anggota dewan dan kalangan pengusaha sepakat, pemerintah harus, pertama, membenahi dan memperkuat kelembagaan yang mendukung kelancaran arus transportasi barang dan jasa.
"Penguatan kelembagaan, seperti Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Promosi Ekspor Nasional (BPEN) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan dukungan SDM yang kompeten dan profesional," kata Ketua Komisi Perdagangan dan Perindustrian DPR RI Airlangga Hartanto saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan 18 asosiasi industri di gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, 18 Januari 2010.
Dalam hal ini, dia menambahkan, Komisi berpendapat perlunya reformasi birokrasi dengan memperbesar dukungan anggaran lembaga-lembaga tersebut.
Kedua, pemerintah diminta melakukan pengawasan secara ketat terhadap masuk dan beredarnya barang impor, melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam melakukan pengawasan masuknya barang impor, dan menyiapkan pelabuhan-pelabuhan khususnya yang melayani impor barang dalam rangka implementasi FTA Asean-China.
Ketiga, memperkuat dan memperluas penerapan Standar NasionaI Indonesia (SNI), antara lain dengan mengajukan notifikasi penggunaan SNI ke WTO serta penerapan SNI wajib untuk seluruh produk yang dimasukkan dalam kategori NT1 dan NT2.
Keempat, percepatan penggunaan labelisasi dan optimalisasi counter measure instrumen subsidi, dumping dan safeguard, dengan partisipasi aktif dari pelaku industri dalam rangka peningkatan perlindungan terhadap industri dalam negeri.
Dalam upaya meningkatkan daya saing produk-produk nasional, kelima, pemerintah didesak untuk segera melakukan perbaikan akses sarana dan prasarana (infrastruktur pendukung) seperti jalan dari sentra-sentra produksi ke pelabuhan utama (hub).
"Pelaksanaan asas cabotage dalam kepelabuhanan harus sudah mulai dilaksanakan," kata Airlangga.
Hal lain yang menurutnya masih perlu dibenahi adalah persoalan ketersediaan pasokan bahan baku listrik dan gas bagi kelancaran produksi nasional.
Sementara keenam, Komisi juga akan meminta pemerintah agar melakukan peningkatan koordinasi secara lintas sektoral dengan seluruh stake holder agar memiliki kesepahaman persepsi dan kesiapan yang sama dalam menghadapi pemberlakuan FTA Asean-China.
"Aspirasi pelaku usaha perlu diakomodir mengingat pada saat dijalankan per 1 Januari 2010, banyak sektor industri yang belum siap," ujarnya.
Serta ketujuh, Komisi meminta kepada para pelaku usaha untuk menyiapkan roadmap terkait kesiapan mereka dalam menghadapi pelaksanaan FTA Asean-China yang telah diberlakukan.
hadi.suprapto@vivanews.com
Baca Juga :
Mantan CEO PrettyLittleThing Umar Kamani Pecahkan Rekor Penjualan Tanah Terbesar di Dubai
VIVA.co.id
7 Mei 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
5 Fakta Biju Ekor Tiga Isobu, Salah Satu Monster yang Pernah Mati di Anime Naruto!
Gadget
5 menit lalu
Isobu, Bijuu ekor tiga, unik karena pengalaman hidup mati, hidup liar di era Naruto, diekstrak tanpa Jinchuriki, dan kepercayaannya pada Naruto yang tak tergoyahkan.
Setelah sebelumnya ngegemesin bareng Strawberry Bear, Xiaomi Civi 4 Pro kini dikabarkan bakal mengeluarkan smartphone edisi khusus dengan tema Princess Disney!
Mau iPhone Canggih Harga Terjangkau? iPhone 13 Aja Sob, Ini Dia Buktinya!
Gadget
sekitar 1 jam lalu
Apple iPhone 13 series dipastikan bakal dapet update iOS 18. Buktinya, iPhone XS dan XR yang rilis di tahun 2018 aja masih kebagian update iOS terbaru.
Xiaomi 15 Series: Bakal Rilis Oktober, Apakah HP Pertama yang Gunakan Snapdragon 8 Gen 4?
Gadget
sekitar 1 jam lalu
Temukan segala tentang Xiaomi 15 Series - pertama dengan Snapdragon 8 Gen 4 diprediksi akan meluncurkan pada Oktober 2024.
Selengkapnya
Isu Terkini