- Repro Twitter
VIVA – Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat mungkin akan menarik diri dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Menurutnya, AS berada dalam "tahun-tahun penganiayaan" di bawah organisasi tersebut.
"Kami aka pergi jika kami harus melakukannya. Mereka telah menipu kami selama bertahun-tahun dan itu tidak akan terjadi lagi," kata Trump di Pittsburgh, Amerika Serikat.
Trump mengatakan Amerika Serikat tidak membutuhkan WTO jika organisasi itu gagal mengatasi celah yang menguntungkan negara-negara tertentu.
"Mereka (WTO) melihat negara-negara tertentu seperti China, India, banyak negara. Mereka telah melihat negara-negara itu tumbuh. Mereka adalah negara-negara berkembang. Ya mereka telah tumbuh, dan mereka memiliki manfaat luar biasa. Kami tidak membiarkan itu terjadi lagi," kata Trump, seperti dikutip dari Sputniknews.
Trump telah berulang kali mengulangi kritiknya terhadap WTO, mengklaim bahwa AS dirugikan sebagai anggota blok global. Presiden AS juga berulang kali menyebut WTO sebagai "bencana" dan bagi Amerika.
Trump baru-baru ini mengarahkan Perwakilan Dagang AS, Robert Lighthizer, untuk mengamankan perubahan dalam organisasi, yang akan mencegah penggunaan celah peraturan dari negara-negara berkembang.
Gedung Putih menunjukkan dalam sebuah memorandum bahwa China dan banyak negara lainnya terus menyebut diri mereka sebagai negara-negara berkembang, memungkinkan mereka untuk menikmati manfaat yang berasal dari status quo dan komitmen yang lebih lemah yang dibuat oleh anggota WTO lainnya.
Tak lama setelah mengeluarkan memorandum, Trump mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa WTO "rusak", karena negara-negara terkaya di dunia justru mengklaim sebagai negara berkembang dan mendapatkan perlakuan khusus untuk menghindari aturan WTO.
Memorandum tersebut menunjukkan bahwa tujuh dari sepuluh negara denhan ekonomi terkaya di dunia,diukur dengan PDB per kapita atas dasar paritas daya beli, saat ini masih mengklaim status sebagai negara berkembang di antaranya Brunei, Hong Kong, Kuwait, Makau, Qatar, Singapura, dan Uni Emirat Arab.
China, negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, telah diidentifikasi oleh Amerika Serikat sebagai pelaku pelanggaran peraturan WTO yang paling signifikan. Sejak bergabung dengan WTO, China menegaskan bahwa itu adalah negara berkembang, menurut memorandum tersebut.
Diskusi tentang reformasi WTO telah berlangsung selama bertahun-tahun dan 164 negara anggota organisasi belum mencapai konsensus. Mereka terbagi menjadi dua kubu yang mana satu kelompok negara, termasuk Rusia, mengadvokasi untuk pengembangan organisasi lebih lanjut. Sementara kubu yang lain menyerukan format baru untuk organisasi tersebut. (ren)
