Menkominfo Akui Pembatasan Internet Ganggu Bisnis Berbasis Digital

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan jaringan data seluler di Papua dan Papua Barat akan diaktifkan 100 persen lagi. Tapi baru hanya di beberapa daerah yang dianggap tidak rusuh.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Misrohatun Hasanah

VIVA – Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengakui bahwa pembatasan akses internet memberikan dampak negatif bagi iklim usaha berbasis digital, seperti perdagangan daring atau online. 

img_title Warga Transmigran di Keerom Papua Kini Bisa Sulap Kotoran Sapi dan Sampah Jadi Pupuk

Dia menjelaskan, bentuk usaha yang diperdagangkan melalui marketplace, seperti Bukalapak maupun Tokopedia, telah memunculkan banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) baru. Mereka muncul karena adanya kemudahan akses pasar melalui aplikasi tersebut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kalau orang mau beli, tapi tidak punya ponsel dan internet kan repot, maka itu jadi fokus Kominfo. Dalam pengembangan ekonomi digital harus ada light touch regulation, biarkan mereka berkembang," kata Rudiantara di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.

img_title Paulus Waterpauw Dorong Penyelesaian Konflik Papua Berbasis Pancasila dan Kearifan Adat

Dia mengungkapkan, Tokopedia sudah memiliki tujuh juta UKM. Sebanyak 70 persen orang-orang yang tidak pernah berbisnis sudah menciptakan UKM.

“Bukalapak juga menciptakan warung baru untuk berbisnis," ujar dia.

img_title Menko Polkam Dudung: Karhutla di Papua Sudah Menurun

Karena itu, dia memastikan, pemerintah akan terus mendukung kekuatan jaringan internet di Indonesia. Salah satunya adalah dengan terus mendorong upaya pembangunan infrastruktur Information and Communicatuon Technology (ICT) yang merata di seluruh Indonesia.

Meski begitu, dirinya enggan berkomentar jauh mengenai dampak pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi yang selama ini dilakukan saat menghadapi gejolak pergerakan massa, seperti saat ini yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Nanti lah nanti (kalau soal itu). (Rencana pengaktifan kembali) Nanti lah ya nanti," tutur dia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi, mulai Rabu, 21 Agustus 2019 di Papua hingga waktu yang belum ditentukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut dan sekitarnya.

Wamendagri Ribka Haluk dorong percepatan pembangunan pusat pemerintahan di 4 DOB Papua.

Wamendagri Ribka Haluk Kejar Target Pusat Pemerintahan 4 DOB Papua Beroperasi 2028, Ini Progres Pembangunannya

Wamendagri Ribka dorong percepatan pembangunan pusat pemerintahan empat DOB Papua. Pemerintah menargetkan seluruh kawasan beroperasi pada 2028 melalui kepastian anggaran.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut