Pemerintah Didorong Bentuk Lembaga Khusus Tangani Program Rumah Rakyat

Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah bersubsidi di kawasan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat,
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Nurul Ramadhan

VIVA – Pakar Perumahan dan Permukiman dari Institute Teknologi Bandung, Jehansyah Siregar menilai, kinerja pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih kurang optimal dalam menyediakan kebutuhan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

img_title Wamen PKP Fahri Hamzah Soroti Tanah Jadi Biang Kerok Harga Rumah Mahal

Hal itu, menurutnya, diakibatkan karena program perumahan yang digarap, umumnya hanya menyentuh lapisan teratas dan menyisakan sebagian besar kelompok masyarakat yang tidak mampu menjangkau rumah sederhana dari program tersebut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Akhirnya, kondisi ini hanya membawa sebagian besar masyarakat kurang mampu hidup di lingkungan yang kumuh dan tidak sehat," kata Jehansyah dalam diskusi HUD Institute di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 29 Agustus 2019.

img_title Fahri Hamzah: Qatar Komitmen Bangun 1 Juta Rumah di RI Dukung Program Prabowo

Jehansyah berpendapat, saat ini masih dibutuhkan pembenahan struktural dan inovasi, serta program yang kompeten dari pemerintah, guna memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat MBR.

Selain untuk memenuhi perumahan layak bagi golongan tidak mampu, hal itu juga diharapkan mampu mengurangi housing backlog secara tuntas.

img_title BRI Info Lelang Beri 6 Rekomendasi Rumah Murah di Jabodetabek

"Maka diperlukan kebijakan yang efektif dan program yang komprehensif. Karena, kondisi darurat perumahan rakyat di Indonesia ini sudah tidak tertanggulangi lagi, ketika angka kekurangan rumah terus bertambah setiap tahun," kata Jehansyah.

Di sisi lain, pertumbuhan aspek urbanisasi yang cepat umumnya selalu diiringi dengan bertambahnya jumlah pemukiman kumuh, yang saat ini total luasnya diperkirakan sudah mencapai sekitar 60 ribu hektare.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Karenanya, lanjut Jehansyah, hal ini harus ditanggulangi pemerintah dengan terobosan berani, yang dengan konsisten memfokuskan masalah penyediaan perumahan sebagai salah satu prioritas utama dalam menghadapi kebutuhan perumahan bagi masyarakat MBR.

"Setidaknya, inilah yang menjadi alasan mendasar perlunya urusan perumahan rakyat ditangani oleh kelembagaan tersendiri, dengan kewenangan dan kapasitas yang memadai," ujarnya.

Perang Ukraina vs Rusia.

Warisan Uni Soviet Jadi Titik Lemah Ukraina di Musim Dingin

Kota-kota di seluruh Uni Soviet, termasuk Ukraina, jadi fokus program pembangunan besar-besaran yang diluncurkan pada 1950-an untuk memproduksi rumah murah secara massal.

img_title
VIVA.co.id
26 Januari 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut