Nasib Perkembangan Ekonomi Digital RI Jika Jadi Pindah Ibu Kota

CEO Indondax Oscar Darmawan.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Novina Putri Bestari

VIVA – Presiden Joko Widodo telah menyampaikan rencana pemindahan ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.  

Bos Indodax Ungkap Langkah Krusial agar Cuan Kelola Aset Kripto

Walaupun tidak akan menjadi ibu kota lagi, Jakarta dinilai tetap menjadi pusat bisnis berskala internasional.

Chief Executive Officer Indodax, Oscar Darmawan berpendapat, keputusan ini akan menjadi langkah besar Indonesia untuk semakin lebih maju di masa depan.

Pemerintah Kantongi Rp 22,179 Triliun dari Pajak Digital

“Kami sebagai pelaku usaha terus mendukung penuh akan perubahan kebijakan maupun regulasi yang terjadi. Kami percaya segala prospek regulasi yang ada telah dilakukan pertimbangan dan riset yang cukup mendalam”, ujar Oscar dikutip dari keterangannya, Selasa 3 September 2019. 

Dia pun menilai, kebijakan ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perdagangan aset digital, khususnya di Indodax. Namun, menurutnya, tidak menutup kemungkinan jika prosesi ini telah melihat kondisi pasar di era digital. 

9 Startup Terbaik akan Digembleng 90 Hari

Mengingat, pengguna Indodax yang berada di Pulau Kalimantan hampir mencapai 10 persen dari total keseluruhan anggota yang telah terdaftar, atau sekitar 180 ribu orang dan terhitung setiap harinya semakin bertambah.

“Bagi kami selaku perusahaan yang bergerak di bidang teknologi blockchain, di mana pun ibu kota negara berlokasi, Indonesia tetap menjadi tempat yang ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan teknologi blockchain di masa mendatang," ungkapnya.

"Salah satu alasannya adalah penetrasi internet di Indonesia yang cukup baik dan respons masyarakat yang sebagian besar melihat teknologi baru sebagai kesempatan atau opportunity," tambahnya.

Selain itu, menurut Oscar penerapan blockchain untuk ibu kota yang baru bisa saja menjadi pilihan yang tepat. Apalagi mengingat, pemerintah masih punya banyak waktu guna mempelajari konsep blockchain yang ramah lingkungan untuk diterapkan di awal tahun 2024 nanti. 

Belajar dari negara maju seperti China misalnya yang terus melakukan riset dan melakukan trial and error terkait hubungan blockchain dengan rantai industri publik yakni internet of things (IoT). Langkah ini dinilai lebih solutif, ekonomis, cerdas, dan kredibel yang akhirnya bermuara pada kesejahteraan sosial.

"Alasan-alasan ini pula yang mendorong kami untuk terus giat memelihara ekosistem komunitas ekonomi digital dengan terus aktif memberikan edukasi. Harapannya, Indonesia akan lebih siap bersaing dengan negara lain melalui pengimplementasian blockchain di beberapa tahun mendatang", ungkap Oscar.

Oscar juga menambahkan, era aset digital baru saja dimulai. Hal ini bisa dilihat dari nilai kapitalisasi aset dan jumlah token atau koin yang semakin meningkat serta adanya dukungan pemerintah yang memperjelas status aset digital sebagai komoditas yang dapat diperjual-belikan di Indonesia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya