Sri Mulyani Mau Ubah Gedung-gedung Pemerintah Jadi Coworking Space
- VIVAnews/Arrijal Rachman
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berencana untuk menggunakan barang milik negara atau BMN, termasuk gedung-gedung pemerintahan, sebagai ruang kerja bersama atau coworking space. Menurut dia, model pemanfaatan ruang suatu gedung itu semakin dibutuhkan di tengah pesatnya perkembangan digital.
Perkembangan teknologi digital tersebut mendorong pekerja saat ini tidak lagi perlu harus datang ke kantor. Dari tempat di mana pun dan kapan pun, asal terkoneksi dengan internet, maka pekerja tersebut sudah bisa bekerja.
Karenanya, coworking space dikatakannya memberi peluang BMN bisa bermanfaat dan memberi pendapatan lebih bagi anggaran pemerintah.
"Saya minta ke dirjen Perbendaharaan, di tengah teknologi digital semakin banyak tempat kerja yang gunakan konsep co-sharing dan open space, sehingga kebutuhan ruang bekerja akan berubah. Ini menentukan bagaimana BMN-BMN kita digunakan secara baik," tutur Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Kamis 12 September 2019.
Terlebih, lanjut dia, saat ini pemerintah telah melakukan inventarisasi terhadap seluruh BMN yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga pengelolaannya telah semakin optimal. BMN yang dikelola pemerintah pusat dikatakannya dari tahun ke tahun nilainya semakin tinggi.
Berdasarkan catatannya, nilai BMN mulai dari gedung, tanah, dan berbagai aset tetap lainnya yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP pada 2018 mencapai Rp4.093,7 triliun. Aset negara tersebut 14 kali lipat lebih tinggi, dari nilai BMN saat pertama kali LKPP disusun pemerintah.
"Jadi waktu kita buat LKPP BMN itu Rp298.3 triliun. Jadi kelihatan aset kita kecil pada 2004 kemudian kita perbaiki tata kelola BMN. Kementerian Keuangan berupaya menyempurnakan regulasi pengelolaan BMN dengan menerbitkan permenkeu sebagai petunjuk pengelolaan BMN yang transparan dan akuntabel," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, saat ini pemerintah segera memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dengan begitu, akan banyak gedung pemerintah pusat di Jakarta yang akan bisa dimanfaatkan sebagian penambah penerimaan negara. Selain itu, aset pemerintah pusat akan semakin banyak dengan pembangunan gedung-gedung pemerintah di ibu kota Baru.
"Ide pemindahan ibu kota jadi sangat relevan karena bagaimana Republik Indonesia tetap jaga barang BMN, dan membuat aset baru yang semuanya tetap ditatausahakan secara akuntabel," tuturnya.
