Angket Century

Ruhut: SBY Tak Pernah Tegur Saya

VIVAnews - Sejumlah anggota Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century dari Fraksi Demokrat, seperti Benny K. Harman dan Ruhut Sitompul, beberapa kali terlibat keributan di rapat Pansus. Benny kemarin baru saja mendapat peringatan keras dari pimpinan rapat pansus karena dianggap tidak menghormati para ahli ekonomi yang diundang oleh pansus sendiri.

Sementara Ruhut beberapa saat lalu sempat menggegerkan pansus karena melontarkan kata "bangsat" kepada pimpinan rapat. Ruhut pun kerapkali melakukan interupsi yang substansinya sama sekali tidak relevan dan melenceng jauh dari persoalan yang sedang dibahas.

Terkait hal itu, Partai Demokrat acapkali mendapat desakan untuk memperingatkan anggotanya yang berlaku kurang patut di pansus. Lantas, apakah Ruhut pernah mendapat teguran?

"SBY (Ketua Dewan Pembina Demokrat) dan Hadi Utomo (Ketua Umum Demokrat) tidak pernah kasih peringatan," kata Ruhut bangga di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 21 Januari 2010 malam.

"Presiden pernah tegur Mubarok (Wakil Ketua Umum Demokrat), tapi ke saya tidak pernah," kata Ruhut lagi. Itu semua, lanjutnya, lantaran dirinya selalu on the track. Ruhut menambahkan, kadang ia terlibat keributan dalam pansus, karena ia konsekuen membela pemerintah.

"Sebagai the ruling party, gue harus bela mereka semua -- BI, Menkeu," kata Ruhut yang dulu berprofesi pengacara itu. Ia bahkan menambahkan, bila hendak bersikap kritis, maka sebaiknya tidak perlu ikut dalam boncengan koalisi pemerintah.

J&T Express Kembali Hadirkan J&T Connect Run 2024, Tiket Telah Resmi Dijual

Hal ini tentu ditentang oleh Misbakhun, anggota Fraksi PKS yang juga tergabung dalam koalisi. "Kalau ada skandal, ya harus kritis. Ini justru cara untuk memperkuat koalisi. Masa' kita disuruh diam, ngebebek," ujarnya berang menanggapi pernyataaan Ruhut. Misbakhun menegaskan, koalisi yang dibangun PKS adalah koalisi untuk menegakkan kritisisme demi demi kemajuan bersama.

 Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia

Komisi II DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengaku setuju dan mendorong agar revisi Undang-undang tentang Pemilu segera dilakukan pada awal periode 2024-2029. Awal periode

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024