Tarif Cukai Rokok Naik 23 Persen di 2020, Harga Eceran Makin Mahal

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

VIVA – Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menaikkan tarif cukai rokok pada 2020. Keputusan itu diambil, setelah mendapat masukan dari Wakil Presiden, Jusuf Kalla dan sejumlah menterinya, seperti Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian.

Kenaikan Cukai Rokok Terlalu Tinggi, Pengamat Nilai Penerimaan Negara Jadi Tak Optimal

Kenaikan harga cukai, juga akan diikuti dengan harga di tingkat eceran. 

"Kami semua akhirnya memutuskan untuk kenaikan cukai rokok ditetapkan sebesar 23 persen. Dan, kenaikan harga jual eceran menjadi 35 persen," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 13 September 2019.

Cukai Rokok Naik Langsung 2 Tahun, Kemenkeu: Perintah Jokowi Supaya 2024 Tak Gaduh

Keputusan ini, nantinya akan disampaikan ke industri melalui Peraturan Menteri Keuangan. Pemerintah pun akan mempersiapkan dasar hukum dan pendukung penerapan kebijakan itu.

"Sesuai dengan tadi keputusan Pak Presiden, 1 Januari 2020. Dengan demikian, kita akan memulai persiapannya, sehingga nanti pemesanan pita cukai baru bisa dilakukan dalam masa transisi ini," jelasnya. 

Tarif Cukai Rokok Bakal Naik pada 2023, Ini Penjelasan Bea Cukai

Kenaikan ini diputuskan, setelah melihat berbagai pertimbangan. Yakni, menyangkut konsumsi yang semakin tinggi, lalu mengatur industrinya, serta memperhatikan penerimaan negara. 

Dikatakan Sri, perokok saat ini mengalami tren peningkatan. Bahkan, dari perempuan hingga anak-anak. 

"Anak-anak dan remaja naik dari tujuh persen menjadi sembilan persen. Perempuan naik dari hanya 2,5 persen menjadi 4,8 persen," jelasnya. 

Kenaikan ini juga akan berdampak pada penerimaan negara dalam APBN. Sri mengakui, pihaknya sudah menghitung dan DPR juga sudah memahami itu. 

"Penerimaan diperkirakan untuk tahun depan sebesar Rp173 triliun yang selama ini sudah ada dalam RUU APBN dan kemarin sudah dibahas dengan DPR," katanya. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya