5 Anggota BPK yang Baru, Ada Pius Lustrilanang
- Lilis
VIVA – Komisi XI DPR RI akhirnya merampungkan proses pemilihan lima pimpinan atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan untuk periode 2019-2024. Kelima anggota baru tersebut mendapat ketetapan dari 56 anggota Komisi XI dari 10 fraksi yang ikut voting hari ini, Rabu, 25 September 2019.
Pemilihan berdasarkan voting tersebut memang memungkinkan para anggota Komisi XI untuk memilih lima nama calon anggota BPK dari 32 nama kandidat yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Lima anggota baru yang dipilih tersebut berasal dari unsur politik empat orang dan satu orang berasal dari internal BPK.
Lima nama anggota baru tersebut yakni Pius Lustrilanang yang memperoleh 43 suara, Daniel Lumbantobing 41 suara, Hendra Susanto 41 suara, Achsanul Qosasi 31 suara, dan Harry Azhar Azis 29 suara. Nama kelimanya akan dibawa ke sidang paripurna besok untuk disahkan sebagai anggota BPK baru.
"Dengan ini kami tetapkan lima anggota BPK yang akan diputuskan dan disampaikan ke rapat paripurna DPR RI hari Kamis, 26 September 2019," ujar Wakil Ketua Komisi XI, Soepriyatno di ruang rapat Komisi XI DPR.
Sebagai infromasi, Pius Lustrilanang merupakan politikus Gerindra yang juga Ketua DPP Partai Gerindra, Daniel Lumban Tobing adalah politikus PDIP dari Dapil Jawa Barat VII periode 2014-2019, dan Hendra Susanto merupakan pejabat karier di BPK dengan jabatan terakhir Kepala Auditor I B Direktur Auditorat Keuangan Negara I dia satu-satunya yang merupakan non partai.
Sementara itu, Achsanul Qasasi merupakan politikus Partai Demokrat yang sudah menjabat sebagai Anggota III BPK RI sejak 2017 dan menjadi Anggota VII BPK RI sejak 2014 hingga 2017. Adapun Harry Azhar Azis, merupakan politikus Partai Golkar yang juga merupakan anggota BPK lantaran sejak 2017 menjabat sebagai anggota VI BPK RI dan pernah menjadi Ketua BPK pada 2014-2017.
Usai disahkan saat sidang paripurna DPR RI yang akan dilaksanakan besok, kelima nama tersebut akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai anggota resmi BPK baru untuk periode 2019-2024. (ase)
DPR hingga Guru Besar IPB Desak BPK Evaluasi WTP Kemenhut, Soroti Potensi Denda Tambang Rp104,43 Triliun
DPR dan Guru Besar IPB mendesak BPK mengevaluasi opini WTP Kemenhut di tengah sorotan potensi denda administratif tambang di kawasan hutan senilai Rp104,43 triliun.
