KPPIP Genjot Percepatan Infrastruktur Senilai Rp4.180 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution
Sumber :
  • VIVAnews/Mohammad Yudha Prasetya

VIVA – Pemerintah saat ini tengah menggenjot strategi percepatan pembangunan melalui penetapan konsep Proyek Strategis Nasional atau PSN dan Proyek Prioritas.

INFOGRAFIK: BSD dan PIK Masuk Daftar Proyek Strategis Nasional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mendorong upaya percepatan pembangunan sejumlah PSN, yang terdiri atas 223 proyek dan tiga program dengan nilai investasi mencapai Rp4.180 triliun.

“Dari 223 PSN tersebut, pemerintah juga menetapkan 37 proyek prioritas dengan total nilai investasi di atas Rp2.500 triliun," kata Darmin di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu 2 Oktober 2019.

BSD dan PIK 2 Masuk Daftar PSN, Ini Penjelasan Lengkap Pemerintah

"Implementasinya pun dipantau secara rutin oleh Komite Percepatan Penyediaan lnfrastruktur Prioritas (KPPIP),” ujarnya.

Darmin mengungkapkan, dalam mendorong percepatan penyediaan infrastruktur tersebut, diperlukan dukungan berbagai pihak termasuk sektor swasta untuk menopang masalah pembiayaannya. 

Setujui Usulan 14 PSN Baru, Jokowi Genjot Pemerataan Sektor Pariwisata hingga Kesehatan

Karena itu, lanjut Darmin, pemerintah juga telah berinisiatif dan memperkenalkan berbagai kebijakan umum maupun khusus, baik dari aspek fiskal, institusi, dan regulasi.

Dari aspek fiskal, Darmin mengaku pemerintah telah mengembangkan berbagai dukungan fiskal dan penjaminan, agar dapat meningkatkan ketertarikan investor pada proyek-proyek yang dinilai kurang layak secara finansial.

"Yang meliputi Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment, dan insentif pajak," kata Darmin.

Kemudian, pemerintah juga melakukan transformasi institusi dengan membentuk dan memperkuat peran berbagai lembaga, untuk percepatan infrastruktur. Misalnya seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), PT Sarana Multi lnfrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Penjaminan lnfrastruktur Indonesia, dan KPPIP.

Selain itu, pemerintah menyiapkan program infrastruktur non-fisik, untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni bagi penyediaan infrastruktur. "Misalnya melalui pengembangan program vokasi dan sertifikasi," ujarnya.

Secara akumulatif, hingga September 2019 terdapat 81 PSN yang telah selesai dan beroperasi dengan nilai investasi mencapai Rp390 triliun. Lalu ada juga 27 proyek, satu program ketenagalistrikan, dan satu program pemerataan ekonomi, yang sedang masuk tahap konstruksi dan sebagiannya sudah mulai beroperasi.

Sementara itu, 22 proyek lainnya masih dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi pada 2019, dan 80 proyek sedang tahap konstruksi serta akan beroperasi setelah 2019. Sebanyak 129 proyek dan dua program di atas, memiliki nilai investasi sebesar Rp2.860 triliun.

Berdasarkan data yang diterbitkan World Bank, pada 2012 stok aset infrastruktur Indonesia hanya sebesar 38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata global sebesar 70 persen. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mewujudkan transformasi ekonomi melalui percepatan pembangunan infrastruktur.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya