- VIVAnews/Arrijal Rachman
VIVA – Bank Dunia mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi urbanisasi yang kuat, untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonominya. Namun, pengelolaan urbanisasi yang baik harus dilakukan, supaya dampaknya tidak memunculkan ketimpangan yang luas di tengah masyarakatnya.
Global Director Urban, Resiliance and Land World Bank, Sameh Wahba mengatakan, setiap satu persen pertumbuhan urbanisasi akan mampu menurunkan satu persen masyarakat miskin. Sehingga, kemakmuran bisa dirasakan oleh masyarakat dan berujung pada tumbuhnya ekonomi negara tersebut.
"Jadi, urbanisasi yang dikelola dengan baik bermanfaat dalam pengentasan kemiskinan. Ini harus dikelola dengan benar. Jika tidak dikelola dengan baik, memunculkan kemacetan, polusi, dan daerah kumuh, serta buruknya infrastruktur dan pelayanan publik," kata dia di acara Indonesia Urban Flagship Report di Jakarta, Kamis 3 Oktober 2019.
Pengelolaan urbanisasi atau tata ruang kota tersebut, lanjut dia, menjadi kebutuhan penting yang harus difokuskan pemerintah pusat dan daerah. Apalagi, diperkirakan 220 juta masyarakat Indonesia akan tinggal di perkotaan atau 55 persennya dari total populasi pada 2045. Karena itu, menumbuhkan berbagai wilayah urban yang merata menjadi kebutuhan.
"Ketidaksetaraan (pembangunan) antarkota dan bangsa itu harus dihadapi. Ini menimbulkan ketimpangan antara yang kaya dan miskin, maupun ketimpangan peluang akses dan kesempatan. Jadi, ini berpotensi menimbulkan konflik, sehingga harus ada kesetaraan pembangunan," kata dia.
Sebab itu, Sameh memastikan bahwa Bank Dunia melalui National Urban Development Program (NUDP) siap membantu pembiayaan pengelolaan pengembangan urbanisasi tersebut untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah terus mengelola pertumbuhan wilayah-wilayah urban.
Misalnya, melalui program pembangunan pengentasan daerah kumuh untuk tingkatkan kualitas hidup, keberadaan rumah terjangkau dan pemberian subsidi, penyediaan air minum dan menguatkan PDAM, serta program pengelolaan limbah padat, dan energi baru terbarukan.
"Agar program-program ini berjalan, maka butuh pembiayaan, pendanaan pembangunan di tingkat daerah. Pada akhirnya, untuk kota bisa memanfaatkan peluang ini, kita harus buat kapasitas kota maksimal. Di sini lah, proyek NUDP menyediakan pembiayaan senilai US$50 juta untuk perkotaan terintegrasi dan mengkoordinasikan investasi," ujarnya. (asp)
