Menkeu: Orang Pindah ke Kota Tak Banyak Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Sumber :
  • VIVAnews/Arrijal Rachman

VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa perpindahan penduduk dari desa ke kota-kota besar di Indonesia, saat ini belum optimal memberikan kontribusi nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Akibatnya, urbanisasi tidak berdampak signifikan bagi perbaikan ekonomi.

Jubir Anies: Sektor Jasa Jadi Kunci Urbanisasi di 14 Kota Penggerak Ekonomi

Dia mengungkapkan, setiap satu persen peningkatan urbanisasi, baru bisa meningkatkan 1,4 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia saat ini. Padahal, negara-negara tetangga Indonesia, khususnya yang berada di kawasan Asia, setiap satu persen urbanisasi mampu meningkatkan rata-rata 2,7 persen PDB-nya.

"Ini lebih kecil dibandingkan negara berkembang Asia lainnya. Jadi, jauh lebih rendah, jika dibandingkan," kata dia, saat menjadi pembicara di peluncuran Indonesia Urban Flagship Report Bank Duni, Jakarta, Kamis 3 Oktober 2019.

Populasi di Tangerang Terus Tumbuh, Bupati Zaki: Layanan Kesehatan Masih Kurang

Dia menjelaskan, tidak optimalnya urbanisasi tersebut, lebih dipicu karena tidak teratur dan meratanya urbanisasi di Indonesia. Misalnya, dari sisi pembangunan infrastruktur dan konektifitas transportasi yang masih serampangan, tidak menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah lain secara baik, serta pengembangan kota yang tidak merata.

Dampaknya, urbanisasi malah memberikan beban sosial dan ekonomi bagi kota-kota tertentu. Seperti yang di alami Jakarta, kepadatan penduduk yang tercipta akibat urbanisasi, justru memberikan dampak kemacetan, banyaknya kawasan kumuh, hingga ketimpangan di tengah-tengah masyarakatnya.

Emil Dardak Ungkap Jatim Jadi Tuan Rumah Pertemuan Pakar Permukiman

"Jadi, manfaatnya tidak terdistribusikan dengan rata. Dari temuan-temuan ini, kita semua tahu bahwa kita harus perbaiki pengelolaan proses urbanisasi. Karena itu, kita harus bangun wilayah perkotaan baru, agar tersebar dan merata di seluruh wilayah Indonesia," tegasnya.

Karena itu, lanjut dia, pada 2020 pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Mulai dari anggaran infrastruktur yang dipertahankan besar, alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai sepertiga dari keseluruhan anggaran, hingga program social safety net yang diperkuat dan lebih tepat sasaran.

"Kami memperbesar layanan dasar kepada masyarakat. Infrastruktur itu, nantinya untuk menghubungkan pusat-pusat industri seperti pertanian, pengolahan, dan lainnya baik melalui jalan, tol, pelabuhan dan bandara sehingga bisa lebih terkoneksi juga dengan dunia internasional," tegasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya