- VIVAnews/Agus Rahmat
VIVA – Presiden Joko Widodo, menerima kunjungan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Istana Bogor, Senin 7 Oktober 2019. Kedua negara juga melakukan pertemuan bilateral.
Dalam keterangan pers bersama, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung masalah perdagangan. Terutama terkait kelapa sawit, yang hingga kini masih belum bisa masuk ke Uni Eropa lantaran aksi boikot.
"Di bidang perdagangan kita sepakat untuk terus meningkatkan perdagangan yang terbuka dan fair. Dalam konteks ini saya sampaikan kembali konsern Indonesia untuk kebijakan Uni Eropa terhadap kelapa sawit," jelas Presiden Jokowi, dalam keterangan persnya.
Berdasarkan data Uni Eropa, nilai impor UE pada 2018 untuk komoditas minyak sawit dari Indonesia turun 22 persen dibandingkan 2017. Meskipun harga minyak sawit mengalami penurunan dibandingkan 2018, nilai ekspor minyak sawit dan biodiesel Indonesia ke Uni Eropa hanya turun 2 persen dibandingkan 2017.
Dalam lima bulan pertama 2019, volume impor CPO Indonesia telah meningkat sebesar 0,7 persen. Untuk nilai impor dalam lima tahun terakhir pada rata-rata 3,5 juta ton atau senilai 2,2 miliar euro per tahun.
Presiden Jokowi menegaskan, bahwa Belanda adalah salah satu mitra penting Indonesia terutama di Eropa. Bahkan, termasuk yang memberi kontribusi bagi pemasukan devisa Indonesia.
"Belanda merupakan mitra perdagangan nomor dua terbesar, dan mitra investasi nomor satu, dan mendatangkan wisatawan nomor empat terbesar dari Eropa," kata Jokowi.
"Kerja sama ini akan terus kita perkuat dengan menggunakan kerangka kemitraan komprehensif yang sudah dimilik oleh kedua negara Indonesia di Belanda," lanjutnya.
Mengenai kampanye hitam sawit Indonesia di Eropa, Uni Eropa membantah telah melakukan kampanye hitam terkait produk minyak kelapa sawit atau (Crude Palm Oil/CPO) dari Indonesia yang dikabarkan tidak ramah lingkungan.
Kuasa Usaha Ad Interim Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia Charles Michel-Geurts mengatakan, pemerintah di sana juga tidak pernah terlibat terkait pelarangan kelapa sawit.
"Jika diperhatikan lebih lanjut, tidak ada sama sekali pelarangan impor kelapa sawit. Dan kami, Uni Eropa sebagai lembaga dan pemerintahan, tidak ada hubungannya terkait kampanye itu. Lembaga seperti NGO dan para produsen lah yang membuat ‘label' tersebut pada produk," kata Charles saat media briefing di Jakarta, Kamis 5 September 2019.
