- VIVAnews/Arrijal Rachman
VIVA – Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas membentuk hub pembiayaan atau financing hub yang ditujukan untuk mengakomodir dana swasta supaya bisa diarahkan mendanai berbagai program tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals/SDGs.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, dana-dana dari pihak swasta seperti yang berasal dari filantropi, dana sosial keagamaan, hingga dana sosial perusahaan, saat ini banyak yang ingin masuk berbagai program pembangunan berkelanjutan, namun tidak terdistribusikan baik.
Karena itu, lanjut dia, financing hub yang saat ini telah hadir dan menjadi satu unit khusus di Bappenas, akan mengakomodir berbagai dana tersebut agar dicocokan dengan 17 SDGs, seperti tujuan pertama mengentaskan kemiskinan, kedua zero hunger, hingga yang ke 17 kemitraan untuk mencapai tujuan.
"Tugas SDGs financing hub ini mempertemukan sumber dana dengan action-nya karena kadang-kadang pemilik dana punya interest masing-masing, sehingga kita koordinir melalui ini. Kita matching kan," tutur dia di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa 8 Oktober 2019.
SDGs sendiri merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang ditetapkan dan tenggat waktu yang telah ditentukan tercapai pada 2030 oleh PBB sebagai agenda pembangunan dunia untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015.
Berdasarkan pertimbangan tersebut pada 4 Juli 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden, Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Itu disampaikan secara langsung oleh presiden dalam kesempatan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Hamburg Messe Und Congress, Jerman, 7 Juli 2017.
"Jadi, selama ini kan yang kita siapkan pertama membawa masuk SDGs ke rencana pembangunan pemerintah baik yang lima tahunan maupun yang tahunan. Tapi kan, kita tahu SDGs sampai 2030, kita ingin pastikan perjalanannya, proses perencanaannya bisa capai target, maka kita bagi dua periode 2020-2024 dan 2025-2029," tegasnya.
Karena tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 17 adalah adanya kemitraan, maka ditegaskannya, pemerintah akan seminimal mungkin menggunakan APBN, demi merealisasikan tujuan-tujuan pembangunan tersebut. Sehingga, diharapkan dana swasta bisa lebih aktif membiayai berbagai program berkelanjutan.
"Bergerak terus berapa-berapanya, karena SDGs itukan terbuka sekali, yang penting kita menggalang sumber buat pemerintah. Angkanya belum ada, kita bicara bagaimana identifikasi sumber dana dan mencocokannya dengan rencana aksi. SDGs one kan fundrising-nya kalau yang hub ini matching dengan action-nya," tegas dia. (asp)
