- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam hitungan hari akan berakhir. Selama lima tahun terakhir, sejumlah target pembangunan disebut telah terbukti dengan nyata hasilnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran, menjadi salah satu faktor yang membaik di era Jokowi jilid I. Hal ini ditunjukkan oleh indikator rasio dari masing-masing elemen.
"Pemerintahan Pak Jokowi dimulai akhir 2014 di tengah-tengah kondisi global yang terus mengalami gejolak trend penurunan harga komoditas yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019," ujar Bambang dikutip dari keterangannya, Kamis 17 Oktober 2019.
Menurutnya, untuk pertama kalinya selama sejarah Indonesia merdeka, Pemerintahan Jokowi-JK berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi single digit. Dari yang awalnya tingkat kemiskinan dari 11,3 persen pada 2014, menjadi 9,4 persen di 2019.
Angka rasio gini pun menunjukkan tingkat ketimpangan pun membaik dari semula di angka 0,406 menjadi 0,382 poin. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka dari 5,7 persen menjadi 5,0 persen.
"Seiring berjalannya waktu, sejumlah hasil nyata berhasil dicapai," ucap Bambang.
Di periode kedua menurut Bambang Jokowi akan mendorong lebih peran investasi dan ekspor serta mengurangi ketergantungan pada komoditas. Sehingga produk-produk Indonesia akan lebih bernilai tambah.
“Pengembangan industri berbasis manufaktur akan menjadi prioritas utama Presiden Jokowi pada 2020 hingga 2024,” tutup Bambang.
Sementara itu, Pengamat ekonomi Hendri Saparini mengatakan, di era Jokowi pun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat stabil dan solid di kisaran 5 persen selama lima tahun terakhir. Hal itu baik, di mana beberapa negara besar seperti Tiongkok dan India mengalami penurunan yang lebih dalam dari kisaran 8 persen menjadi sekitar 6 persen.
“Saya rasa ini sebuah apresiasi kepada Pemerintah Presiden Joko Widodo, bahwa kondisi global yang sulit, namun pertumbuhan ekonomi tetap dijaga stabil dan kualitas pembangunan yang ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran terus membaik,” ujar Hendri.
Sedangkan, pengamat ekonomi Bank Mandiri, Dendi Ramdani mengungkapkan, penurunan kemiskinan ini menunjukkan kebijakan Pemerintah yang pro kesejahteraan rakyat berjalan efektif. Hal itu ditunjukkan dengan peningkatan akses rakyat kepada kebutuhan dasar, seperti peningkatan akses air minum dari 59,22 persen di 2015 menjadi 72,79 persen di 2019.
"Peningkatan sanitasi layak pun naik dari hanya 46,63 persen menjadi 74,34 persen sepanjang 2015-2019.” terang Dendi.
