Indonesia Luncurkan Lembaga Penyalur Hibah Buat Negara Berkembang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVA – Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri resmi meluncurkan lembaga penyalur dana bantuan atau hibah bagi negara-negara berkembang. Lembaga tersebut diberi nama Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional atau Indonesia Agency for International Development.

Wamenkeu: Konflik Israel Vs Iran Kita Perhatikan Sangat Serius 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kehadiran lembaga tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah untuk menunjukkan eksistensi kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara besar, baik dari penduduknya, geografinya, dan juga ekonominya.

"Kita berharap lembaga ini tentu terus meningkatkan Indonesia sebagai negeri yang besar, yang bermartabat dan memiliki peran dan pengaruh positif di dunia," tutur dia dalam sambutannya pada acara tersebut di Gedung Pancasila, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2019.

Sri Mulyani Kumpul Bareng Menkeu G20 hingga IMF di AS Bahas Dampak Konflik Israel-Iran 

Dia menuturkan dalam lembaga tersebut, Kementerian Keuangan akan berperan sebagai lembaga pengelola dana. Sejak tahun lalu, Sri mengatakan bahwa pemerintah sudah memasukkan dana ke lembaga tersebut senilai Rp1 triliun dari APBN dan bertambah pada tahun ini menjadi Rp2 triliun.

"Di taruhnya di below the line kalau istilah teknisnya, artinya dia tidak harus habis mungkin bisa menjadi dana abadi. Tahun lalu kita masukkan Rp1 triliun, tahun ini Rp2 triliun jadi Rp3 triliun. Untuk 2020 nanti saya cek saya lupa angkanya," tegasnya.

Pemerintah Kantongi Rp 23,04 Triliun dari Pajak Kripto hingga Fintech Sampai Maret 2024

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa lembaga tersebut berperan sebagai satu-satunya gerbang pemberian bantuan internasional Indonesia melalui program utama pembangunan, good governance dan ekonomi.

Di bidang pembangunan, fokus utama dari bantuan tersebut seperti pengentasan kemiskinan, peternakan, inseminasi buatan, pertanian, perencanaan keuangan, infrastruktur dan pendidikan.

Di bidang good governance, bantuan berupa kerja sama pengembangan demokrasi, peace building, resolusi konflik dan law enforcement. Sementara di bidang ekonomi akan berfokus pada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah serta pengelolaan keuangan.

Selama ini pemberian bantuan spesifik ke negara Selatan-selatan atau negara berkembang berfokus kepada teknis pengembangan kapasitas. Namun untuk ke depannya, bantuan tersebut akan berkembang kepada bantuan hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada negara yang membutuhkan.

Selain itu, pemberian bantuan dari Indonesia juga tak hanya terbatas pada negara berkembang saja, tetapi juga bisa diberikan kepada negara maju atau negara besar. Hal ini untuk menunjukkan partisipasi aktif Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan ke negara tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya