Hadapi Resesi, Jokowi Beri Target Perjanjian Dagang Rampung Akhir 2020
- VIVAnews/Agus Rahmat
VIVA – Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, memimpin rapat kabinet mengenai langkah-langkah terkait bidang perekonomian.
Jokowi kembali mengingatkan, bahwa tahun 2020 situasi ekonomi global masih tidak bagus. Bahkan ada yang memprediksi, akan mengalami resesi.
"Oleh sebab itu, semuanya harus kita antisipasi dan ini bolak balik saya sampaikan, kuncinya ada di, pertama peningkatan ekspor dan substitusi barang-barang impor. Kedua, yang sangat penting adalah juga investasi," kata Jokowi, dalam arahan rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019.
Jokowi mengatakan, ia sudah menyampaikan secara khusus kepada wakil Menteri Perdagangan dan wakil Menteri Luar Negeri. Keduanya memang ditugaskan untuk menuntaskan perjanjian-perjanjian perdagangan Indonesia dengan negara lain.
Perjanjian yang harus dituntaskan, seperti perjanjian ekonomi komprehensif dengan Australia atau CEPA, dan perjanjian ekspor dengan Uni Eropa. Jokowi berharap, agar ini bisa tuntas hingga 2020.
"Yang penting menurut saya segera diselesaikan dan akhir 2020 ini bisa diselesaikan, timnya disusun yang fixed, tidak ganti-ganti," katanya. ?
Kemudian, perjanjian dengan negara-negara Asean plus 6 yaitu India, China, Korea Selatan, Jepang, Australia dan Selandia Baru, atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) harus dilakukan.
"Ini yang belum kita miliki perjanjian perdagangan dengan mereka, saya minta agar diselesaikan. Dalam akhir tahun depan harus rampung. Sehingga yang berkaitan dengan ekspor bisa kita lakukan," katanya.
Mantan Gubernur DKI itu juga menjelaskan, pasar-pasar baru juga harus digarap. Tidak hanya pasar tradisional yang selama ini ada.
"Juga perjanjian perdagangan dengan Afrika. Ini penting sekali. Tolong dilihat," katanya.
Dalam menghadapi resesi 2020, Jokowi kembali mengingatkan pentingnya investasi. Maka segala peraturan yang menghambat, kembali diminta diinventarisir.
Setidaknya ada 74 UU yang akan dikerjakan dan direvisi, melalui omnibus law. Jokowi ingin, agar hambatan-hambatan ini segera dihilangkan, dan kinerja ekspor juga terus membaik.
Hilirisasi industri kembali juga diingatkan. Agar ekspor-ekspor barang mentah bisa dikurangi. Bukan lagi mentah tapi sudah barang setengah jadi atau jadi.
"Dari yang sebelumnya kita ekspor bahan mentah baik nikel, bauksit, alumina, batu bara, satu persatu harus kita tata agar kita mengekspor dalam bentuk setengah jadi atau kita paksa ke barang jadi. Ini lah sebuah nilai tambah yang berikan daya saing kepada negara kita," ucapnya.
