- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan, salah satu fokus pemerintah pada masterplan ekonomi syariah Indonesia adalah penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah memerlukan dukungan dari berbagai komunitas sebagai penggerak.
"Masyarakat kita masih perlu didorong dalam melakukan usahanya. Jangan pengusaha kecil kita menjadi pengusaha stunting, pengusaha yang tidak berkembang," kata Ma'ruf dalam keterangan pers resminya, Selasa 19 November 2019.
Ma'ruf menilai, ekonomi umat pada saat ini masih lemah dan perlu diangkat. Menurutnya, ada banyak kendala yang masih kerap dihadapi oleh pengusaha-pengusaha kecil.
Seperti permodalan karena tidak bankable, kesulitan menemukan bahan baku, kendala kualitas produk yang kurang bersaing karena melalui proses dengan alat sederhana, dan pengetahuan yang minim, kendala promosi, serta kurangnya kemitraan yang membangun.
"Pemerintah memiliki program pembiayaan nonbank seperti MEKAR. Selain itu, Pemerintah mendorong BUMN dan pengusaha besar untuk bermitra dengan pengusaha kecil dan bukan mengambil lahan usaha kecil," ujar dia.
Lebih lanjut, Ma'ruf menjelaskan, pemerintah mendorong pengembangan ekonomi syariah dengan perluasan Perpres. Sehingga, bukan lagi Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), namun menjadi Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah (KNKES).
"Empat hal penting yang perlu dilakukan dalam pengembangan keuangan dan ekonomi syariah. Pertama, pengembangan produk halal," terangnya.
Kedua, adalah pengembangan industri keuangan, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, sukuk dan green sukuk. Ketiga, adalah dana sosial atau social fund.
"Kita perlu mengembangkan zakat dan wakaf, agar ada dana murah untuk diinvestasikan pada pembangungan dan program pengentasan kemiskinan," ungkap dia.
Ma'ruf melihat, saat ini, zakat yang terkumpul baru 3,5 persen atau Rp8 triliun dari potensi Rp230 triliun. Sementara itu, yang ada di Indonesia adalah dana haji sebesar Rp100 triliun. Namun, nilai ini belum dikategorikan sebagai investasi yang menghasilkan.
"Keempat, bisnis syariah yang mendukung usaha masyarakat di berbagai sektor, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, gula aren, minyak sereh, sirih, industri herbal, kelautan," kata Ma'ruf.
