SURABAYA POST -- Ratusan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Blitar menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Blitar, Rabu (27/1). Para pendemo mengecam kepemimpinan Presiden Susislo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono dinilai gagal dalam program 100 harinya.
Massa dengan mengacung-acungkan bendera PMII serta mengusung bangunan piala dari kertas itu, menuntut supaya SBY-Boediono turun atau lengser dari jabatannya. Massa aksi dalam orasinya menilai pemerintahan SBY-Boediono tidak mampu lagi memperbai nasib rakyat yang sudah terpuruk dari krisis ekonomi.
Koordinator aksi, Nur Muklisin mengatakan, 100 hari pemerintahan SBY-Boediono dinilainya telah gagal total, terutama dalam menyejahterakan rakyat Indonesia . “Ini terbukti dengan terus naiknya harga sembako, biaya kesehatan dan lainnya,” ujar Muklisin.
Aksi tesebut mendapatkan pengawalan ketat dari jajaran Polresta dan Satpol PP Pemkot Blitar. Bahkan, jumlah tenaga pengaman diperkirakan melebihi dari jumlah pengnjuk rasa. Karena memang sebelumnya tersebar kabar kalau unjukrasa akan dilakukan besar-besaran, seperti juga di Jakarta yang dijadwalkan, Kamis (28/1). Bahkan koordinator aksi sempat bersitegang dengan jajaran kepolisian yang mengamankan.
Dalam aksinya, PMII mendesak kepada pemerintah daerah dan pusat dengan empat tuntutan, yakni program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono gagal, menuntut kepada seluruh jajaran birokrasi dari tingkat pusat dan daerah segera direformasi total, penguatan supremasi hukum dan gagalnya pemerintahan SBY-Boediono harus lengser jabatan dari kursi presiden dan wakil prediden.
Selanjutnya lima perwakilan aksi diterima oleh anggota DPRD Kota Blitar, Djarot Sidharta dari Fraksi Partai Golkar. Djarot berjanji akan menyampaikan aspirasi massa PMII ke pemerintahan pusat. “Semua aspirasi kawan-kawan akan kami tampung dan akan kami sampaikan ke pemerintahan pusat,” ujarnya.
Laporan Tri Iwan Widhianto
Kemnaker Berkomitmen Terus Tingkatkan Kinerja Layanan Publik Balai Besar K3 Jakarta
Kemnaker terus meningkatkan kinerja pelayanan publik dari Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BBK3) Jakarta pada bidang pelayanan K3 di Industri.
