Menteri Teten Beberkan Tiga Kementerian Paling Banyak Impor Cangkul
- VIVA.co.id/Agus Rahmat
VIVA – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki membeberkan penyebab utama persoalan impor cangkul yang membuat Presiden Joko Widodo geram beberapa waktu lalu. Impor cangkul ternyata dilakukan juga secara besar-besaran oleh kementerian selain industri perkebunan.
Kata dia, impor tersebut termasuk ke dalam belanja pemerintah yang tiap tahunnya dilakukan, yakni mencapai 10 juta cangkul. Kementerian yang banyak mengimpor barang tersebut diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Belanja cangkul yang paling besar itu, selain tiga kementerian pemerintah, Dagri, Pertanian, sama PU juga ada pemilik kebun, 14 juta hektare ada kebun sawit itu kan butuh cangkul. Nah saya minta dia jadi off taker beli ke UMKM saya," tuturnya di Djakarta Theater, Kamis, 28 November 2019.
Dia menilai, penyebab utama kementerian tersebut dan industri perkebunan masih melakukan impor karena pengusaha cangkul di Indonesia selama ini tidak memiliki akses bahan bakunya, terutama Besi. Dikatakannya, bahan baku besi yang dibutuhkan itu tidak lagi dipasok oleh Krakarau Steel.
"Saya sudah ngobrol dengan Dirjen Bea dan Cukai, saya sudah ngomong sama LKPP, ngomong sama gubernur, sentra pandai besi kita. Ternyata problemnya para pandai besi dari yang semi modern sampai modern, kita enggak punya bahan bakunya, enggak dapat supply dari Krakatau Steel," tegas dia.
Dia mengaku, persoalan impor cangkul memang cukup menyedihkan masih terjadi di Indonesia, padahal saat ini orang-orang tengah sibuk membicarakan pengembangan teknologi digital pada era revolusi industri 4.0. Meski begitu, dia mengaku akan secara cepat membenahi persoalan itu.
"Nah saya minta jadi off taker beli ke UMKM kita, pembiayaan akan masuk. Itu harus kita lindungi produk UMKM, itu baru cangkul, kalau kita selesai urus cangkul, yang lain gampang lah. Sebetulnya saya sedih urus pacul, harusnya itu 1.0 bukan 4.0, tapi terpaksa itu," paparnya.
Lapor Impor Barang Kiriman Hasil Perdagangan dengan Benar, Denda Terhindar
Dengan skema ini, importir dapat menyampaikan pemberitahuan data barang kiriman dan menghitung sendiri pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI).
