VIVAnews - Mantan Ketua MPR Amin Rais menilai, pemerintahan 100 hari SBY-Boediono lebih banyak disibukkan dengan skandal bank Century. Skandal ini diduga menyeret banyak pejabat yang saat ini masuk dalam Kabinet Indonesia bersatu Jilid II.
Akibatnya, pemerintahan SBY-Boediono lebih banyak disibukkan bahkan dibuat kalang kabut dengan skandal yang saat ini mendapatkan perhatian sangat besar dari masyarakat Indonesia.
"Pembongkaran skandal Century ini bukanlah upaya untuk upaya pemakzulan karena tidak ada signifikansinya. Perkara Century ini harus dikembalikan ke pokok permasalahannya yaitu siapa saja pemimpin atau pejabat tinggi yang merobohkan pagar keuangan negara sehingga Robert Tantular bisa merampok Rp 6,7 triliun, dan pelakunya harus dikejar ke ujung bumi," kata Amien, saat menghadiri Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf dan Tanam Pohon Warga Muhammadiyah di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu 27 Januari 2010
Lebih lanjut, mantan Ketua Umum DPP PAN ini juga menyatakan dalam kasus Bank Century sangat jelas sekali bahwa ada tokoh di Bank Indonesia dan Departemen Keuangan yang paling bertanggungjawab.
"Bayangkan saja seorang Menteri Keuangan melaporkan masalah pengelolaan uang negara melalui sms (short message service), kayak orang pacaran saja," ujarnya.
Dia juga menilai ada beberapa hal yang aneh. Seperti pengakuan bahwa uang yang dipakai untuk bailout Bank Century bukan uang negara. Padahal, yang mengeluarkan uang itu adalah lembaga negara.
"Untuk menuntaskan kasus ini, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, serta Pansus Bank Century harus bersatu. Termasuk agar ketahuan ke mana saja aliran dananya," ujarnya.
Amien kembali menegaskan agar pengungkap siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus Bank Century harus diproses secara hukum.
"Jika pelaku sudah diungkap dan diberi hukuman setimpal, maka Pemerintahan SBY akan berjalan mantap tidak seperti saat ini yang masih kocar-kacir akibat skandal bank Century," ujarnya.
Laporan: Kinaransih Waskita | Yogyakarta
Jokowi Tunjuk Menko Airlangga Jadi Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, Intip Tugasnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD.
