SURABAYA POST- Gula impor yang akan masuk Jawa Timur pertengahan Februari dipatok maksimal seharga Rp 10.000 per kg. Hal ini mengantisipasi fluktuasi harga gula dunia yang cukup mengkhawatirkan.
"Bukan batasan yang mengikat. Hanya himbauan agar pengusaha mau memberikan harga yang tidak terlalu tinggi ke pasar. Harapannya sampai di pasar di bawah Rp 10.000 per kg," ujar Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur, Arifin T Hariadi, Jumat (29/1).
Pembatasan plafon tersebut dinilai Arifin penting mengingat kedatangan gula impor telah ditunggu-tunggu banyak pihak dan diharapkan dapat menurunkan harga.
Arifin memperkirakan, harga yang terbentuk di pasar akan berkisar antara Rp 9.600 hingga Rp9.800 per kg.
Menurut catatan, untuk tahap pertama, diperkirakan gula akan masuk Jawa Timur pada minggu pertama Februari dengan asumsi volume sekitar 10.000-an ton milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X dan kemudian disusul sekitar 10.500 ton milik PTPN XI pada minggu berikutnya.
"Total kita akan kedatangan sekitar 70.000 hingga 100.000 ton gula impor selama pertengahan Februari," jelasnya. Kuota sebesar itu, akan didatangkan melalui tiga importir terdaftar yaitu PTPN X, PTPN XI dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
Terkait sistem pendistribusian, Arifin lebih berharap Bulog dapat ditunjuk sebagai distributor tunggal agar dapat mempermudah pengawasan. "Harapan kami peran Bulog yang dulu sebagai penyetabil harga, kini kita bisa manfaatkan lagi dengan lebih maksimal lagi," jelasnya. Menurutnya Bulog layak dipercaya karena kinerjanya tergolong bagus dan punya pengalaman cukup lama menangani distribusi kebutuhan pokok lainnya.
Sementara, terkait rencana penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang
Harga Eceran Tertinggii (HET) gula, Arifin mengakui draf sudah jadi. Namun melihat kondisi di pasar yang telah menunjukkan tanda-tanda penurunan harga, kehadiran Pergub tersebut dirasa kurang diperlukan lagi.
"Sudah jadi dan sekarang sudah di meja Pak Gubernur menunggu ditandatangani. Namun Pak Gubernur belum juga tanda tangan. Sepertinya setelah melihat kondisi pasar yang kondusif, mungkin Pak Gubernur menilai kehadiran Pergub tidak lagi urgen," katanya.
