Macet di Tol Layang Cikampek, Menteri Basuki: Konstruksinya Aman
- Cahyo Edi/VIVAnews.
VIVA – Baru saja diresmikan pada 12 Desember 2019 lalu, jalan tol layang Jakarta-Cikampek sudah mengalami kemacetan saat libur natal dan tahun baru. Sejumlah pengamat pun melontarkan kritik bahwa pembangunan jalan tol itu dipaksakan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa evaluasi kemacetan bukan ranah dari pihaknya. Melainkan akan dievaluasi secara khusus oleh Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan.Â
"Itu kan traffic management, itu sedang dilakukan kajiannya oleh bapak Kakorlantas dan Kementerian Perhubungan, karena Perhubungan kan ada DLLAJR di Kabupaten, kalau Kakorlantas ada polres-polres nya, itu beliau lagi mengkaji itu," kata Basuki di kantornya, Jakarta, Senin 23 Desember 2019.Â
Untuk evaluasi secara menyeluruh, Basuki mengaku harus menunggu proses angkutan natal dan tahun baru selesai. Untuk wilayah Kementerian PUPR sendiri, dia mengatakan hanya khusus untuk prasarana.
"Kalau saya kan (ranahnya) di konstruksinya, di expansion joint nya, itu akan di-smoothing aja, atau ditutup aspal mungkin jadi akan lebih apa. Kan gledek-gledek (berguncang), mungkin terlalu keras. kalau dari PU hanya itu," kata dia.Â
Untuk solusi jangka panjang, Basuki melanjutkan, nantinya sebelum mencapai pintu tol Cipali akan ditambah lajurnya menjadi empat lajur.
"Nanti Cipali harus 4 lajur, itu sudah direncanakan, ini kan 3 dari bawah (Tol Japek) dua di atas, masuk Cipali kan nanti jadi 2, itu yang bikin macet. Kira-kira waktu kita diskusi itu (solusinya)," ucap dia.Â
Menurut Basuki, pelebaran lajur sebelum masuk ke tol Cipali itu direncanakan dibangun pada tahun 2020 ini. Sedangkan, proses smoothing expansion joint ditargetkan rampung sebelum mudik Lebaran 2020. Di satu sisi, ia pun menegaskan bahwa konstruksi jalan tol tersebut aman.
"Konstruksinya aman. Ndak ada masalah saya jamin, sudah kita tes semua," tutur dia.Â
Korlantas Gandeng Badan Siber Biar SIM dan STNK Digital Tak Bisa Dipalsukan
Sistem tersebut ditujukan agar data atau dokumen digital yang diterbitkan pemerintah dapat diperiksa keasliannya. Dengan begitu, dokumen digital tidak sekadar tersedia.
