Pemerintah Akan Tambah Sentra Perikanan Bagi Nelayan di Utara Natuna
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA – Kementerian Kelautan dan Perikanan bakal menambah fasilitas berupa Sentra Kelautan Perikanan Terpadu atau SKPT bagi nelayan di Natuna.Â
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Agus Suherman, usai rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta.
"Ya, kita mau rencanakan untuk (penambahan) fasilitas bagi nelayan-nelayan kita, seperti pelabuhan di sana," kata Agus, Rabu 8 Januari 2020.Â
Dia menuturkan, di wilayah Utara Natuna, ada potensi besar untuk membangun pelabuhan perikanan di sana. Dengan demikian, potensi ikan atau sumber daya perikanan yang ada Natuna Utara bisa dioptimalkan.
Hingga saat ini, dia mengatakan, baru ada SKPT Selat Lampa yang berlokasi di wilayah selatan Natuna. Untuk itu, menurutnya, perlu ada penambahan SKPT di wilayah utara.Â
"Ya, membangun fasilitas buat nelayan ya, seperti pelabuhan perumahan nelayan fasilitas, industri, cold storage di utara," kata dia.Â
Prosesnya hingga saat ini, sudah dalam kompilasi dokumen kelayakan oleh tim dan pelaksanaannya diharapkan dapat segera dimulai. Namun, untuk nilai investasi belum ditentukan dalam proses saat ini.
"Sekarang perencanaannya kan paling selesai 3-6 bulan selesai untuk di utara ya, pembangunan fasilitas pelabuhannya, habis itu mungkin 2021, pelaksanaannya baru mulai," ujar Agus.
Dengan adanya fasilitas SKPT baru ini akan ada pelabuhan, fasilitas pengisian BBM nelayan, perbekalan, pasar ikan hingga tempat penampungan ikan hasil tangkapan.Â
Dia pun mengakui, wilayah utara ini merupakan daerah yang sempat heboh, karena pernah dimasuki kapal ilegal dari China. "Ya (yang sempat diributkan karena kapal China), ada di wilayah di utara. Nanti, kita cari titiknya (titik pembangunan)," tuturnya. (asp)
Perusahaan Protes Penyegelan KKP usai Sita 1.048 Ton Udang Impor: Berdampak ke Pekerja dan Aktivitas Ekonomi
KKP mengamankan 1.048 ton udang impor. Dua perusahaan di Pasuruan meminta transparansi dan kepastian hukum karena penyegelan dinilai berdampak pada usaha dan tenaga kerja
