- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir memastikan tidak akan sering mengganti jajaran direksi perusahaan pelat merah di era kepemimpinannya. Hal itu guna menciptakan kestabilan bisnis di perusahaan BUMN.
Menurutnya, jika seseorang sudah ditunjuk sebagai salah satu pimpinan BUMN, pekerjaan yang ditugaskan harus diselesaikan.
"Mana ada kestabilan kalau pimpinannya diganti tiap tahun, kalau bisa selesaikan," kata Erick di kantornya, Jakarta, Jumat 10 Januari 2020.
Dia pun menguraikan, kondisi kinerja BUMN saat ini, di mana total pendapatan Rp210 triliun dari 142 BUMN ternyata hanya didominasi oleh 15 perusahaan BUMN. BUMN besar ini menyumbang terhadap pendapatan itu sebesar 73 persen.
"Berarti yang 15 ini yang harus benar-benar dijaga. Bukan berarti yang lain tidak dijaga, tapi kan kita hidup itu perlu prioritas," ucap dia.
Hal ini juga menjadi pertimbangannya dalam pergantian direksinya ke depan. Di luar 15 BUMN besar itu atau sebanyak 127 perusahaan pergantian direksinya tidak perlu melalui proses Tim Penilai Akhir (TPA) atau ke Presiden.
"Kalau yang 15 besar itu ada namanya TPA-nya supaya menteri terkait dan pak Presiden bisa punya privilege tapi yang usulin tetap saya berdasarkan assesment dan nama-nama diajukan," ucapnya.
Perusahaan-perusahaan BUMN yang belum banyak berkontribusi terhadap pendapatan itu, ditegaskannya akan lebih banyak diputuskan oleh dirinya sendiri.
"Assessment itu memang (BUMN) yang di luar 15 itu lebih ke saya-nya. Saya juga ingin yang 15 atau pun 127 ini direksi komisaris jangan gonta-ganti, nantinya," ucapnya.
