Erick Thohir Curhat Lagi, Banyak Pihak Minta Dirinya Mundur dari BUMN
- Instagram/erickthohir
VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui bahwa sejak menjabat pada Oktober 2019 hingga saat ini, banyak yang mengganggu dan mendesak dirinya untuk mundur dari jabatannya.
Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada saat pemaparan publik restrukturisasi utang PT Krakatau Steel Tbk sebesar US$2,2 miliar di kantornya, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020.
Pada saat itu, dia mengatakan, di bawah kepemimpinannya, berbagai BUMN yang dimiliki pemerintah akan betul-betul dirapikan secara sistematis agar memiliki keberlanjutan dan dapat diteruskan oleh menteri yang menggantikannya lima tahun mendatang.
"Operasionalnya mesti benar, jangan nanti ada problem, di menteri yang akan datang, lima tahun mendatang atau satu tahun mendatang, karena mungkin saja saya cuma setahun, yang mau goyang suruh mundur banyak kok," kata Erick.
Meski begitu, dia enggan menginformasikan siapa-siapa yang mendesaknya untuk mundur. Namun, dipastikannya hal itu tidak akan mengganggunya demi sehatnya perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh negara.
"Tetapi tentu, hal yang terpenting juga apa yang kita lakukan ini bukan hanya untuk kita, tetapi saya, Pak Wamen, Pak Budi, Pak Tiko, sangat mengharapkan apa yang kita lakukan berkelanjutan, jadi kita menginginkan juga suksesor pengganti kita harus lebih sukses dari kita bukan menggali lobang lebih jelek," tegas dia.
Sebelumnya, isu tersebut dihembuskan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono yang buka-bukaan soal alasan pembentukan Pansus Jiwasraya di DPR RI. Lewat catatannya di Facebook, SBY membocorkan alasan pihak yang ngotot membentuk Pansus Jiwasraya di DPR RI.
"Alasannya, sungguh membuat saya 'geleng kepala'. Katanya, untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang 'dibidik dan harus jatuh' dalam kasus Jiwasraya ini," kata SBY dikutip VIVAnews di akun Facebook-nya, Selasa 28 Januari 2020.
Dia menjabarkan, Pansus Jiwasraya dibentuk agar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lama, Rini Soemarno harus 'kena'. Menteri BUMN, Erick Thohir juga dibidik untuk diganti, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati diminta harus bertanggung jawab dan Presiden Jokowi juga harus dikaitkan dalam kasus tersebut.
