- Anadolu Agency/Anton Raharjo
VIVA – Kelompok hak asasi manusia dan para aktivis menyambut baik keputusan pemerintah Bangladesh mengizinkan anak-anak etnis Rohingya yang tinggal di kamp-kamp pengungsi, untuk menerima pendidikan formal.
Hingga saat ini, hanya sepertiga dari pengungsi anak Rohingya dapat mengakses pendidikan dasar melalui pusat pembelajaran sementara yang dijalankan oleh lembaga internasional.
Mulai April 2020, program percontohan yang dipimpin oleh UNICEF dan pemerintah Bangladesh akan mendaftarkan 10.000 anak laki-laki dan perempuan Rohingya hingga usia 14 tahun, di kelas 6 sampai 9. Nantinya mereka akan diajarkan kurikulum sekolah Myanmar dan menerima pelatihan keterampilan.
"Ini adalah berita bagus bagi kami. Sampai sekarang, setidaknya anak-anak dapat belajar hingga kelas 9, sementara remaja dapat mengikuti pelatihan keterampilan," kata salah satu pendiri Free Rohingya Coalition, Nay San Lwin kepada Al Jazeera dikutip Kamis 30 Januari 2020.
Pendidikan dasar diberikan kepada lebih dari 145.000 anak-anak oleh 1.600 pusat jaringan belajar kecil yang dikelola UNICEF di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh bagian tenggara.
Seperti diketahui hampir 750.000 pengungsi Rohingya melintasi perbatasan dari tempat tinggal mereka di Rakhine, setelah Myanmar melakukan penumpasan militer kepada kelompok etnis yang sebagian besarnya adalah Muslim, pada 2017.
Pemerintah Myanmar telah lama menganggap Rohingya sebagai pendatang dari Bangladesh, meskipun keluarga mereka telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi.
Hampir semua warga Rohingya telah ditolak kewarganegaraannya sejak 1982. Mereka juga ditolak kebebasan bergerak dan hak-hak dasar lainnya, termasuk pendidikan. PBB mengatakan tindakan keras militer terhadap kelompok itu pada 2017 sebagai "niat genosida".
