Setahun 57 Nelayan Aceh Ditangkap di Luar Negeri, Mereka Minta Tolong
- ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
VIVA – Dalam kurun bulan November 2018 hingga Januari 2020, ada 57 nelayan asal Aceh, yang ditangkap di berbagai negara, seperti di India, Myanmar, dan Thailand.
Kasus mereka ditangkap pun beragam. Mulai dari kerusakan mesin boat, tersasar akibat kabut asap hingga cuaca buruk yang melanda perairan Aceh. Sehingga, mereka terdampar di perairan negara tersebut.
Sekjen Panglima Laot Aceh, Miftach Cut Adek mengatakan, nelayan-nelayan itu butuh advokasi dan perhatian dari pemerintah Indonesia. Menurutnya, mereka ditangkap bukan karena melakukan illegal fishing.
"Kasus mereka beragam, ada yang karena mati mesin, kemudian kabut asap. sehingga mereka tidak tahu haluan, dan akibat cuaca buruk. Akibatnya, mereka terbawa ke perairan negara itu dan ditangkap," kata Miftach kepada wartawan di Aceh pada Rabu 5 Februari 2020.
Dari data yang diperoleh, ada satu orang nelayan bernama Jamaluddin yang kini masih di Myanmar. Ia ditangkap pada pertengahan November 2018. Kini, ia dijatuhi hukuman tujuh tahun oleh pengadilan Myanmar, karena memasuki wilayah perairan negara tersebut bersama 14 orang anak buah kapal (ABK) yang sudah dipulangkan ke Aceh pada 30 Januari 2019 lalu.
Kemudian, nelayan Aceh di India, berjumlah 25 orang. Kasus mereka karena cuaca buruk, badai dan kabut asap, sehingga terbawa arus ke perairan Nicobar, India. Mereka ditangkap aparat di sana pada 22 Maret 2019, dengan kapal KM Athiya 02 dan KM Selat Malak pada 25 Desember 2019.
Selanjutnya, yang terbaru ialah nelayan asal Kabupaten Aceh Timur, yang ditangkap di Thailand, pada 21 Januari 2020, sebanyak 31 orang karena kapal yang mereka tumpangi mati mesin.
"Jadi, tidak ada hubungan dengan illegal fishing. Makanya, pemerintah harus melakukan diplomasi dan advokasi, agar mereka bisa kembali," ujar Miftach.
Sejauh ini, pihaknya sudah melayangkan surat ke Kementerian Luar Negeri. Namun, hingga kini, belum ada respons terkait perkembangan nelayan Aceh, yang masih berada di tiga negara tersebut.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Gani mengatakan, pihaknya masih menunggu dan terus menjajaki jawaban Kementerian Luar Negeri atas surat yang pernah mereka layangkan.
Pemerintah Aceh, tidak memiliki wewenang untuk langsung membebaskan para nelayan itu. Sebab, pihaknya hanya melakukan advokasi melalui Kemenlu.